"Ketika yang bersangkutan ditahan karena sangkaan korupsi setelah di-OTT maka tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sbg hakim MK melalui sanksi etik. Itu mempermudah pemeriksaan pidana karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK."lanjutnya.
Menurut Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju, pemeriksaan pidana itu lebih rumit sehingga lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik karena beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan barulah dijatuhi hukuman pidana.
"Jadi publik tak perlu khawatir, penyelesaian masalah etika ini malah akan mempermudah pencepatan pemeriksaan pidananya jika memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu," katanya.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo (tengah) (via Antara)
Di kesempatan lainnya, Kepala Divis Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa Ferdy Sambo melanggar aturan tidak profesional dalam menangani oleh tempat kejadian perkara (TKP) atas insiden meninggalnya Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan.
"Malam ini yang bersangkutan (Ferdy Sambo) ditempatkan di tempat khusus, yaitu Mako Brimob Polri," kata Dedi pada keterangan pers di Mabes Polri secara daring, Sabtu (6/8/2022) malam.
Dari hasil pemeriksaan pengawas khusus atau irsus terkait peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi.
"Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, Irsus menetapkan bahwa Irjen FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP," ujar Dedi.
Load more