Jakarta - Science20 (S20) merekomendasikan agar negara-negara anggota G20 untuk memperkuat adopsi kebijakan berbasis bukti dan menyiapkan dana krisis global untuk mengatasi tantangan dunia saat ini dan masa depan, termasuk pandemi dan perubahan iklim.

“Promosi ini termasuk memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat kemauan politik dan kepemimpinan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan,” kata Ketua Science20 sekaligus Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam S20 Pre-Summit Meeting yang dilaksanakan secara virtual di Jakarta, Rabu (27/7/2022).

Menurut Satryo Soemantri Brodjonegoro, sebagai salah satu engagement group dalam G20, S20 mendorong G20 membentuk dana krisis global berdasarkan partisipasi dan tata kelola internasional, sebagai sarana untuk mendukung dan mengoordinasikan tindakan darurat yang diperlukan untuk mengatasi krisis sistemik. 

Kata dia, G20 perlu memperkuat kerja sama dan harus mendorong kemampuan negara menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menciptakan bukti untuk membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian. 

“Penilaian kuantitatif saja tidak cukup memandu pembuatan kebijakan nasional," ujarnya.

Nantinya, S20 akan menghasilkan Komunike S20. Komunike S20 ini dinilai penting karena G20 sebagai negara ekonomi terkemuka memainkan peran penting dalam penciptaan dan penggunaan pengetahuan. 

Rekomendasi-rekomendasi S20 mendukung kebutuhan internasional dalam membangun arsitektur kesehatan global dengan mengatasi berbagai tantangan dalam isu-isu prioritas.

Isu-isu prioritas itu meliputi membangun sistem kesehatan yang tangguh dan meningkatkan kapasitas adaptif sistem kesehatan terhadap perubahan iklim dan sistem kesehatan, terutama di era transformasi digital. 

Membangun arsitektur kesehatan global yang tangguh harus didasarkan pada pertimbangan untuk selalu menempatkan masyarakat sebagai pusat, sebagai pendekatan keterkaitan dampak sosial budaya yang masing-masing negara memiliki tantangan dan kebutuhan yang unik.

Kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, dukungan pemerintah yang ambisius, dan bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dan public, menurutnya adalah suatu keharusan untuk mengatasi masalah dunia seperti pandemi dan krisis iklim, dengan cara yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang.

Upaya kolaboratif untuk meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap peningkatan kualitas hidup, bersama dengan rekomendasi dan tindakan yang dilakukan pemerintah melalui komunitas internasional harus bermanfaat mencapai pemulihan lebih kuat dan memastikan pertumbuhan ketahanan untuk semua.