DPR Semprot Pemerintah soal Garam Impor: Matiin Petani Lokal

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengecam ketergantungan Indonesia pada impor garam dari Australia.

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bukti negara belum serius melindungi petani lokal.

Firman menegaskan, murahnya harga garam Australia bukan karena petani Indonesia kalah kualitas, melainkan karena sistem produksi dalam negeri tidak pernah dibenahi secara serius.

“Australia bisa menjual garam lebih murah karena teknologi mereka jauh lebih maju, skala produksinya besar, dan infrastrukturnya kuat. Di Indonesia, petani dibiarkan berjuang sendiri dengan alat tradisional dan ketergantungan pada cuaca,” tegas Firman, Senin (16/2/2026).

Ia membandingkan sistem produksi garam di Australia yang sudah berbasis industri modern, dengan dukungan infrastruktur negara.

Air laut dipompa ke tambak besar, diuapkan secara efisien, lalu dipanen dengan manajemen modern.

Baca Juga

DPR Sebut Perekrut Luar Negeri Harus Ikuti Standar Minimum di UU PPRT

Sebaliknya, di Indonesia, mayoritas petani masih memakai metode konvensional, bergantung pada cuaca, tanpa teknologi pemurnian, tanpa gudang memadai, serta tanpa jaminan harga.

Firman menyebut kondisi ini sebagai ketidakadilan struktural.

“Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini bukan soal kemampuan petani, ini soal keberpihakan negara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dalih kualitas garam lokal yang kerap dijadikan alasan membuka keran impor.

Menurutnya, rendahnya kualitas justru akibat minimnya investasi negara pada teknologi dan standardisasi.

“Kalau pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius itu kebijakan. Lebih mudah impor daripada membangun industri garam nasional,” sindirnya.

Firman memperingatkan, ketergantungan pada impor garam bukan hanya memukul ekonomi petani, tetapi juga menyangkut kedaulatan pangan.

“Kalau garam saja kita tergantung pada negara lain, ini bahaya. Garam itu kebutuhan strategis. Negara tidak boleh menyerah pada pasar dan membiarkan petani dikorbankan,” tegasnya.

Ia memastikan Komisi IV DPR akan terus menekan pemerintah agar menghentikan kebijakan impor yang dinilai merugikan petani. Sekaligus mendorong pembangunan industri garam nasional yang modern dan mandiri. (rpi/dpi)