Baru 35 Persen Pejabat yang Setor LHKPN 2025, KPK Beri Peringatan Tegas

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan para penyelenggara negara dalam melaporkan kekayaannya. 

Berdasarkan data per 31 Januari 2026, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2025 baru menyentuh angka 35,52 persen.

Padahal, para pejabat publik memiliki waktu hingga batas akhir pada 31 Maret 2026 untuk mengunggah data mereka melalui situs resmi elhkpn.kpk.go.id.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menekankan bahwa angka tersebut seharusnya bisa lebih tinggi sebagai cerminan tanggung jawab moral pejabat publik.

“Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan, mengingat kewajiban pelaporan LHKPN merupakan instrumen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara,” tegas Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/2).

Menurut KPK, melaporkan kekayaan di awal waktu bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen nyata dalam mencegah praktik korupsi. Hal ini juga menjadi teladan bagi lingkungan kerja dan masyarakat luas mengenai pentingnya keterbukaan.

Baca Juga

Soal Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK Dalami Aliran Uang dari Penghasilan Lain

Budi mengingatkan bahwa kewajiban ini mengikat seluruh jajaran pimpinan tinggi di pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.

“Kewajiban ini berlaku bagi pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, pimpinan DPRD, serta direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Dalam pengisian LHKPN, KPK meminta para wajib lapor untuk lebih teliti, terutama terkait validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kelengkapan dokumen pendukung seperti surat kuasa.

Untuk memudahkan, para pejabat bisa langsung mengunduh draf surat kuasa lewat sistem digital yang disediakan.

“Adapun format surat kuasa dapat diunduh melalui aplikasi e-Filing di portal elhkpn.kpk.go.id pada menu Riwayat LHKPN, kolom aksi dan tombol cetak surat kuasa,” terang Budi.

Penyelenggara negara kini juga diberikan pilihan dalam penggunaan meterai senilai Rp10.000, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik (e-meterai). Namun, ada prosedur berbeda untuk keduanya.

“Jika wajib lapor menggunakan meterai tempel, maka wajib diserahkan ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sebaliknya, jika wajib lapor memakai meterai elektronik, maka hanya perlu mengunggahnya kembali ke portal LHKPN,” jelasnya.