Kepatuhan Platform Digital pada Perpres 32/2024 Masih Rendah, Laporan KTP2JB: Pemenuhan Kewajiban ke Jurnalisme Minim

Pada aspek pengaturan algoritma distribusi berita, bidang ini menilai platform digital belum menunjukkan dokumen pendukung yang membuktikan adanya pemberitahuan berkala kepada perusahaan pers ketika terjadi perubahan algoritma.

Platform juga belum memberikan panduan yang jelas kepada perusahaan pers untuk menyesuaikan diri dengan perubahan desain algoritma tersebut.

Sementara itu, Bidang Pelatihan dan Program Jurnalisme Berkualitas mencatat adanya pelaksanaan pelatihan oleh sejumlah platform digital seperti Google, Meta, dan TikTok.

Namun, laporan kegiatan tersebut dinilai belum transparan karena tidak disertai rincian alokasi anggaran dan aspek keberagaman.

Bidang ini juga menemukan adanya platform digital yang dinilai kurang komunikatif dan transparan, yakni X dan SnackVideo, karena tidak menyampaikan laporan kepada komite.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, KTP2JB berharap pada tahun mendatang perusahaan platform digital dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban mendukung jurnalisme berkualitas sesuai Perpres 32/2024.

Komite juga menyampaikan tiga rekomendasi utama untuk memperkuat kepatuhan platform digital serta menjaga keberlanjutan ekosistem industri pers nasional.

“Kepatuhan Platform Digital untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Perpres 32/2024 sulit diwujudkan apabila pelaksanaan kewajiban tersebut tidak diintegrasikan sebagai bagian dari pengawasan operasi bisnis platform digital di Indonesia. Oleh karena itu Kementerian Komdigi sebagai regulator utama ekosistem bisnis Platform digital perlu segera mengambil langkah untuk menetapkan aturan teknis yang dapat mempercepat proses integrasi ini.”

Selain penguatan regulasi, KTP2JB menilai keberlangsungan industri pers nasional juga membutuhkan dukungan tambahan, termasuk insentif fiskal dan penyediaan dana jurnalisme guna mendorong praktik jurnalisme yang berkualitas dan berkelanjutan. (rpi)