BNPB Ungkap Data Kerusakan Aceh: 61.795 Rumah Hancur, Puluhan Ribu Warga Pilih Tinggal di Rumah Keluarga

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan hingga saat ini sebanyak 61.795 rumah tercatat rusak berat akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh.

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 23.432 kepala keluarga mengajukan permohonan untuk menempati hunian sementara (huntara) yang disediakan pemerintah.

Namun, Suharyanto mengungkapkan tidak seluruh warga terdampak memilih tinggal di huntara terpusat. Sebagian masyarakat memilih alternatif lain dengan mengungsi sementara ke rumah kerabat atau keluarga.

“Jadi jumlah yang sudah disalurkan 20.545.200.000,” kata Suharyanto saat melaporkan kondisi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

BNPB mencatat sebanyak 11.414 warga memilih tinggal di rumah keluarga masing-masing.

Bagi warga yang memilih tinggal di rumah masing-masing, pemerintah telah menyalurkan bantuan dana sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, terhitung sejak Desember 2025 hingga Februari 2026, dengan total bantuan mencapai Rp20,545 miliar.

Sementara itu, untuk penyediaan hunian sementara, BNPB telah membangun 450 unit huntara mandiri. Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Danantara turut merealisasikan pembangunan 600 unit huntara tambahan. Dengan demikian, total hunian sementara yang telah tersedia hingga kini mencapai 1.050 unit.

Suharyanto menjelaskan, pemerintah juga mengakomodasi permintaan warga yang memilih hunian sementara secara mandiri dan tidak ingin tinggal di lokasi huntara terpusat.

“Banyak masyarakat juga yang ingin hunian sementara mandiri. Jadi tidak mau masuk dalam satu titik yang ditentukan. Ini pun kami layani. Jadi di titik-titik yang masyarakatnya terdampak, rumahnya rusak berat, kemudian tidak mau masuk ke titik yang terpusat, itu dibangun secara terpisah-pisah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menegaskan seluruh penggunaan anggaran BNPB dalam penanganan bencana dilakukan sesuai prosedur dan melalui mekanisme audit berlapis.

Mulai dari pemanfaatan dana di lapangan hingga pertanggungjawaban ke Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia memastikan tidak ada kendala dari sisi keuangan dan seluruh operasi tanggap darurat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

“Untuk kebutuhan seperti jembatan dan lain sebagainya, jembatan gantung, itu semuanya dibiayai oleh pemerintah lewat BNPB. Memang mekanismenya BNPB itu bekerja dulu, setelah itu diaudit, nanti yang dikeluarkannya ditagihkan gitu. Kemudian kami audit BPKP, berapa jumlahnya itu baru dimintakan Kementerian Keuangan,” pungkasnya. (agr/iwh)