Pemkab Tegal telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dan memprioritaskan keselamatan warga melalui evakuasi dan pemantauan wilayah rawan.
Pemerintah menuntaskan 4.263 unit huntara pascabencana di Sumatera. Simak progres pembangunan di Aceh, Sumut, Sumbar, serta penyaluran Dana Tunggu Hunian.
Wakil Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Letjen TNI Richard Tampubolon, tinjau penanganan bencana banjir
Menurut Jamil Hasan, hingga kini bantuan pascabencana secara administratif hanya menyasar pemilik rumah, sementara para penyewa rumah yang juga menjadi korban banjir justru tidak terdata dan terabaikan.
Rumah Hunian Danantara Tahap 2 di Aceh Timur diresmikan sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana sekaligus komitmen bersama BUMN Karya dalam menghadirka
Manajemen Danantara Asset Management (DAM) bersama PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) melaksanakan kunjungan kerja selama dua hari ke Aceh Tamiang sebagai
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, meresmikan secara simbolis pembangunan hunian sementara (huntara) yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Bencan
Layanan internet di 11 Hunian Sementara (Huntara) yang tersebar di wilayah Aceh dan Sumatera Utara terus ditingkatkan oleh Telkomsel melalui berbagai upaya.
Pemerintah menegaskan gelondongan kayu yang hanyut terbawa banjir besar di Sumatra tidak boleh diperjualbelikan. Rencananya akan digunakan untuk bangun huntara.
Pakar kebencanaan yang juga Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati menilai pembangunan Huntara bagi warga terdampak bencana di Sumatra merupakan langkah penting dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,
Dukungan ini merupakan bagian dari kolaborasi BUMN di bawah koordinasi Danantara sebagai wujud kehadiran negara dalam menyediakan hunian sementara yang layak dan bermartabat bagi masyarakat terdampak.
Ia ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang kualitas rendah (KW) yang masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan fisik.
Kasus ini bermula ketika PT Blueray Cargo yang dipimpin John Field diduga berupaya agar barang impornya masuk melalui jalur hijau, yakni jalur pengeluaran barang tanpa pemeriksaan fisik.
Rizal menjabat sebagai Direktur di Bea Cukai pada 2024 hingga Januari 2026. Sebelumnya, dia menduduki posisi sebagai Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bermula dari PT Blueray Cargo (BR) menginginkan barang impor KW (tiruan) ilegal tidak dicek saat masuk ke Indonesia.