Fakta-Fakta OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diamankan hingga Sejumlah Kantor Pemkab Disegel

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis malam, 18 Desember 2025. Dalam operasi senyap tersebut, penyidik mengamankan 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

OTT ini menjadi sorotan publik karena menyasar kepala daerah aktif sekaligus menyeret sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Bekasi. Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Berikut rangkuman fakta-fakta OTT KPK di Kabupaten Bekasi yang melibatkan Bupati Ade Kuswara Kunang.

1. Sepuluh Orang Diamankan, KPK Lakukan Penyelidikan Tertutup

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penegakan hukum di Kabupaten Bekasi. Ia menyebut operasi tersebut masih dalam tahap penyelidikan tertutup.

“Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres,” ujar Budi.

Dalam OTT tersebut, 10 orang diamankan, namun KPK belum mengungkap identitas lengkap maupun peran masing-masing pihak. Termasuk di antaranya, belum dijelaskan secara rinci dugaan perkara yang menjerat para terperiksa, apakah terkait suap, gratifikasi, atau tindak pidana korupsi lainnya.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan.

2. Sejumlah Kantor Pemkab Bekasi Disegel

Pasca OTT, penyidik KPK melakukan penyegelan di sejumlah ruang kerja strategis di lingkungan Pemkab Bekasi. Segel bertuliskan KPK tampak terpasang di beberapa kantor, antara lain:

• Ruang kerja Bupati Bekasi

• Ruang kerja Kepala Dinas Pemuda, Budaya, dan Olahraga beserta sekretaris

• Ruang kerja Kepala Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang beserta sekretaris

• Ruang kerja Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi beserta sekretaris

Berdasarkan keterangan petugas keamanan setempat, tim KPK tiba sekitar pukul 19.00 WIB dan melakukan proses penyegelan selama kurang lebih 15 menit. Penyegelan ini diduga berkaitan dengan pengamanan dokumen dan barang bukti yang relevan dengan perkara.

3. Profil Singkat Ade Kuswara Kunang

Ade Kuswara Kunang dikenal sebagai Bupati Bekasi termuda sepanjang sejarah daerah tersebut. Ia lahir pada 15 Agustus 1993 dan dilantik sebagai Bupati Bekasi pada 20 Februari 2025 dalam usia 31 tahun.

Politisi PDI Perjuangan itu maju dalam Pilkada Bekasi 2024 berpasangan dengan Asep Surya Atmaja. Ade merupakan putra dari H. M. Kunang, tokoh masyarakat yang dikenal dengan sapaan Abah Kunang, pendiri organisasi masyarakat Ikatan Putra Daerah (IKAPUD) dan Garda Pasundan.

Karier politik Ade dimulai sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019–2024, lalu kembali terpilih untuk periode 2024–2029. Namun, pada April 2024, ia memilih maju sebagai calon Bupati Bekasi dan akhirnya memenangkan Pilkada.

4. Ade Kuswara Tiba di Gedung KPK

Pada Jumat dini hari, 19 Desember 2025, Ade Kuswara Kunang dipastikan telah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Kedatangannya tidak terpantau awak media karena tidak melalui pintu utama lobi depan.

Menurut informasi yang beredar, Ade masuk ke gedung KPK melalui akses lain. Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa proses pengamanan dilakukan tertutup.

“Bupati tadi tidak bisa lewat depan, tapi Bupati sudah di dalam,” ujarnya.

Selain Ade, muncul dugaan bahwa Abah Kunang, ayah Ade Kuswara, turut diamankan dalam OTT tersebut. Namun hingga kini, KPK belum memberikan konfirmasi resmi terkait informasi tersebut.

5. Publik Menunggu Penjelasan Resmi KPK

Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan. Penentuan status hukum, konstruksi perkara, serta peran masing-masing pihak akan disampaikan secara resmi oleh KPK setelah proses pemeriksaan awal rampung.

Kasus OTT di Bekasi ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi senyap KPK dan kembali menjadi pengingat pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (nsp)