Tanggapi Pengangkatan Suhartoyo Sebagai Ketua MK, HMI Minta MK Taati PTUN: Fondasi Utama Legitimasi Kekuasaan

"Apabila Perppu tidak segera dikeluarkan, maka berarti semakin lama membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian, di samping memperbanyak pula putusan MK yang dinyatakan batal demi hukum karena dipimpin oleh 'Ketua MK yang inkonstitusional'," jelasnya. 

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Juanda mengapresiasi apa yang dilakukan Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan PB HMI ini. Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap persoalan bangsa. 

"Saya kira sangat bagus, sangat perlu diapresiasi. Karena itu bagian dari bentuk kepedulian mereka, anak-anak muda aktivis di PB HMI ini terhadap dinamika yang berkembang di negara ini. Salah satunya melihat bagaimana misalnya putusan MK," ujarnya. 

Juanda pun mengajak para mahasiswa maupun aktivis, untuk menyoroti banyak hal, bukan cuma permasalahan ini. Sehingga sikap kritis mahasiswa pun turut terbangun. 

"Ini salah satu mungkin ke depan lagi ada hal yang berkaitan dengan Mahkamah Agung, mungkin dengan DPR, dengan MPR, dan semuanya saya kira ini sangat perlu kita apresiasi, dan perlu kita dukung ya secara penuh, sepanjang juga di samping memang membangun daya kritis, para aktivis juga adalah latihan," tandasnya.