Di KUHAP Baru, Habiburokhman Sebut Kasus Roy Suryo Cs Bisa Pakai Restorative Justice

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan kasus tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo Cs bisa diselesaikan melalui restorative justice dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. 

Awalnya, Habiburokhman menjelaskan, Roy Suryo Cs yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan korban dari KUHAP Orde Baru. 

"Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHAP Orde Baru. Misalnya kelompoknya Roy Suryo segala macam, itu kan korban KUHAP Orde Baru," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 18 November 2025.

Menurut Habiburokhman, kasus yang menjerat Roy Suryo Cs seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme restorative justice sebagaimana diatur dalam KUHAP baru.

"Kenapa? Kalau menurut standar KUHAP baru, Roy Suryo Cs di penanganan kasusnya bisa dengan restorative justice, tetapi di KUHAP Orde Baru itu enggak diatur," tutur dia. 

Kata Habiburokhman, jika mengacu pada KUHAP baru, maka aparat penegak hukum tak mudah untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo Cs.

"Kalau menurut KUHAP baru terhadap Roy Suryo dkk itu, itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir enggak mungkin ditahan. Orang-orangnya jelas semua, enggak lari dan lain sebagainya," ungkap Habiburokhman. 

Sebelumnya diberitakan, ada delapan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi yang dibagi jadi dua klaster. Untuk klaster pertama tersangkanya yaitu pengacara Eggi Sudjana (ES); Kurnia Tri Rohyani (KTR); M. Rizal Fadillah (MRF); Rustam Effendi (RE); dan Damai Hari Lubis (DHL).

Klaster kedua terdiri dari tiga orang. Mereka adalah, eks Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo (RS); Dokter Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa (TT); dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar (RHS).

Untuk diketahui, kasus ini mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Mereka menuding ijazah tersebut tidak sah.

Laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 langsung bergulir cepat. Polisi menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan adanya dugaan unsur pidana fitnah dan pencemaran nama baik.