Program Listrik Desa Milik Bahlil Dinilai Jadi Bukti Nyata Pemerataan Energi di Era Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com – Program listrik desa (lisdes) yang digagas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menuai apresiasi dari kalangan akademisi dan ekonom di Sumatera Selatan.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan energi berkeadilan dan kemandirian energi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya (UNSRI), Andries Lionardo, menegaskan bahwa program listrik desa menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil dan wilayah tertinggal.

“Kebijakan listrik desa ini sangat baik sekali dan sangat pro-desa. Sekarang ini kan era teknologi informasi dan digitalisasi. Tanpa aliran listrik, kekuatan energi di desa tidak akan tumbuh,” ujar Andries dalam diskusi kebijakan energi di Palembang, Selasa (21/10/2025).

Andries menilai, pemerataan listrik membuka peluang besar bagi kemajuan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pedesaan. Di Sumatera Selatan sendiri, 11 desa masuk dalam Program Lisdes Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025, dengan tujuh di antaranya berada di Musi Banyuasin.

Menurutnya, kehadiran listrik menciptakan efek domino terhadap kemajuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

“Tanpa listrik, tidak akan ada administrasi desa berbasis teknologi. Infrastruktur desa juga tidak bisa berkembang. Coba lihat jalan, sekolah, semua butuh listrik dan pencahayaan yang baik supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman,” jelasnya.

Andries menambahkan, banyak desa kini mulai membentuk koperasi energi dan usaha rumahan berbasis listrik, menandakan program lisdes bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga alat pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sementara itu, Pakar Energi UNSRI, M. Taufik Toha, mengungkapkan bahwa tingkat elektrifikasi nasional saat ini sudah mendekati sempurna. Ia mendorong Kementerian ESDM untuk menuntaskan pemerataan listrik hingga pelosok negeri.

“Listrik desa kita sekarang sudah bagus, sudah 99 persen secara nasional. Rasio rumah tangga terlistriki juga mencapai 91 persen,” kata Taufik.

Ia menilai, untuk menjaga keberlanjutan program, pemerintah perlu memperluas penggunaan energi baru terbarukan (EBT), seperti panel surya, terutama untuk wilayah terpencil.

“Panel surya paling memungkinkan, karena Indonesia ini tropis. Sinar matahari tersedia sepanjang tahun. Energinya bisa disimpan untuk malam hari. Itu paling efisien untuk desa di hutan atau daerah sulit dijangkau,” ujarnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, Taufik menegaskan program listrik desa menjadi tonggak penting menuju swasembada energi nasional. Pemerintah dinilai berhasil menciptakan keadilan energi yang mendorong aktivitas ekonomi dari desa hingga kota.

Dukungan senada datang dari ekonom UNSRI, M. Subardin, yang menilai peningkatan akses listrik terbukti mempercepat produktivitas masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau dilihat dari elastisitas energi listrik terhadap pertumbuhan ekonomi, itu tinggi sekali. Setiap 1 persen kenaikan konsumsi listrik akan mendorong pertumbuhan ekonomi PDB per kapita 1 persen. Karena hampir semua aktivitas masyarakat sekarang memerlukan listrik,” jelas Subardin.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir 2025 sebagai bagian dari program pemerataan energi nasional.

“Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,” kata Bahlil, Jumat (17/10/2025).

Bahlil memastikan program tersebut akan terus dikebut agar 5.758 desa dan 4.310 dusun segera bebas dari kegelapan.

“Kami ingin seluruh rakyat merasakan manfaat listrik secara merata untuk meningkatkan kualitas hidup,” tegasnya.

Program listrik desa di bawah kepemimpinan Bahlil kini dipandang bukan hanya sebagai infrastruktur energi, tetapi simbol keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, langkah konkret menuju Indonesia terang dan mandiri energi. (agr/aag)