Balasan Purbaya ke DPR yang Menyentil Gayanya Bekerja, Menkeu Kasih Paham Komisi XI: Saya Berkepentingan!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan terkait kritik dari Komisi XI DPR RI yang menilai gaya bekerjanya yang sering menyinggung kementerian lain.

Purbaya menegaskan, apa yang disampaikannya selama ini tidak dimaksudkan untuk mengomentari kerja kementerian atau lembaga lain.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya dalam memastikan efektivitas penyerapan anggaran negara agar tidak terjadi pemborosan fiskal.

Ia menilai, setiap langkah yang diambil Kementerian Keuangan bertujuan menjaga optimalisasi penggunaan dana publik.

“Saya berkepentingan agar anggaran saya terserap. Kalau enggak terserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya enggak mengomentari kerja mereka,” ujar Purbaya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Purbaya menjelaskan, proses penyisiran dan realokasi anggaran yang tidak terserap merupakan bagian dari mekanisme rutin dalam pengelolaan keuangan negara.

Menurutnya, langkah tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR selama penggunaan dana tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.

“Enggak (perlu persetujuan). Itu kan setiap bulan juga ada yang lebih kan anggarannya. Ada yang enggak terpakai, ya saya ambil aja, atau bisa dibelanjakan. Kalau belanja ke tempat lain mungkin iya, tapi kan ada belanja-belanja yang enggak harus persetujuan parlemen,” jelas Bendahara Negara itu.

Ia menambahkan, sebagian dana yang tidak terserap dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penerbitan surat utang baru. Dengan begitu, pemerintah bisa menekan potensi inefisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.

“Saya mencegah inefficiency budget dengan menerbitkan surat utang tambahan yang uangnya enggak dipakai,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan Menkeu agar menjaga komunikasi politik dan tidak terkesan terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/10).

Ia juga menyoroti reaksi cepat Purbaya terhadap rendahnya serapan program Makan Bergizi Gratis serta keputusan pemerintah menaikkan defisit dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen. Misbakhun menilai kebijakan tersebut seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR.

Selain itu, ia mendorong agar kebijakan fiskal lebih berpihak kepada masyarakat, antara lain dengan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna memperkuat daya beli dan memberikan perlindungan bagi kelas menengah yang rentan. (ant/rpi)