Bahlil Sebut Prabowo Setuju Tambah Kepemilikan Saham Freeport Lebih dari 10 Persen

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkap rencana pemerintah menambah saham lebih dari 10 persen di PT Freeport Indonesia.

Diketahui, saat ini Indonesia memegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen.

Hal itu diungkap Bahlil usai mengikuti rapat yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Sumber :

• tvOnenews.com/Rilo Pambudi

"Saya dipanggil untuk ditanyakan tentang kesepakatan, dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang insyaallah katanya lebih dari itu," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, insyaallah Freeport akan kita pertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak," tambahnya. 

Sebelumnya, Direktur Utama PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan update terkait negosiasi penambahan saham 10 persen oleh Pemerintah. 

Hingga saat ini, negosiasi tersebut masih dilakukan agar kontribusi terhadap perekonomian nasional terus berlanjut.

Tony menambahkan, Indonesia masih memiliki sumber tembaga yang dapat dieksplorasi, dan dinilai akan merugikan bila tidak dilanjutkan.

"Kalau nggak di-develop berarti kontribusi kami kepada Pemerintah yang sekitar US$4 miliar per tahun itu berhenti," kata Tony di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Sumber :

• ANTARA

Dia mengatakan, pertambangan Freeport, telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar US$700 juta dolar AS per tahun dan lebih dari 30 ribu lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut menurutnya, tidak ada pihak yang diuntungkan apabila kerja antara MIND ID dan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 

Apabila divestasi dapat dilanjutkan hingga 2061 maka Freeport dapat terus memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian.

"Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut," ujarnya.

Namun demikian, Tony mengatakan, saat ini belum ada pembaruan terkait dengan negosiasi penambahan saham. 

"Itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan," imbuhnya. (Yeni Lestari)