Isu Penetapan Status Darurat Militer, Ini Kata Dudung Abdurachman

Jakarta, tvOnenews.com - Isu penetapan status darurat militer mengemuka di tengah gejolak kerusuhan yang terjadi berbagai penjuru negeri ini.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan, Dudung Abdurachman mengaku belum mendengar adanya rencana penetapan status darurat militer di tengah gejolak situasi saat ini.

"Darurat militer saya sampai sekarang belum dengar," kata Dudung, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Dudung menuturkan penerapan status darurat militer terbilang masih jauh dalam gejolak kerusuhan belakangan ini.

Ia menyebut butuh tahapan panjang sebelum menetapkan status darurat militer mulai dari tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. 

"Dan apabila itu pun dicanangkan pasti harus sesuai dengan keputusan DPR. Jadi darurat militer tidak serta-merta begitu saja. Pasti ada tahapan-tahapannya, tertip sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer," ungkapnya. 

Baca Juga

DPR Sebut Perekrut Luar Negeri Harus Ikuti Standar Minimum di UU PPRT

Sebelumnya diberitakan, Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan pihaknya solid dan membantah adanya skenario menuju penetapan status darurat militer melalui berbagai kerusuhan dan penjarahan yang belakangan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Jakarta. 

“TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah. Jauh dari apa yang kita lakukan,” ujar Tandyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin, 1 September 2025.

Tandyo kembali menegaskan bahwa prajurit TNI patuh terhadap konstitusi. Maka itu, TNI akan siap membantu pengamanan aksi unjuk rasa jika ada permintaan dari institusi lain dan bukan atas inisiatif sendiri. Tugas pengamanan TNI itu, kata dia, juga telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita, semuanya TNI kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan itu sendiri,” kata Tandyo.

Di sisi lain, Tandyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memanggil untuk memberikan arahan langsung kepada Panglima TNI dan Kapolri terkait pengamanan aksi unjuk rasa.

“Ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30, Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu. Dan kita solid jadi satu di situ. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama,” tuturnya.