Tak Hanya Larang Flexing, Mendagri Minta Pejabat Daerah Tunda Keberangkatan ke Luar Negeri Sampai Situasi Kondusif

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta seluruh pejabat daerah untuk menunda keberangkatan ke luar negeri. Hal ini melihat situasi yang masih sensitif imbas aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak 25 Agustus 2025.

“Kemudian juga kami sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri,” kata Tito, saat menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah tahun 2025, di Kemendagri, Selasa (2/9/2025).

Sementara itu Tito mengatakan akan menolak permohonan izin pejabat yang hendak berangkat ke luar negeri sampai situasinya kondusif.

“Di Kemendagri juga kami liat kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri mohon maaf kami sekarang tunda dulu sampai situasinya nanti kondusif,” terang Tito.

Kemudian Tito meminta kepada para kepala daerah untuk tetap berada di wilayahnya masing-masing. Hal ini untuk mengendalikan daerahnya jika terjadi suatu hal yang tak diinginkan.

“Kemudian yang berikutnya adalah mohon untuk semua kepala daerah dalam kondisi yang rawan harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan, kendalikan situasi bersama forkompimda. Karena kalau kepala daerahnya gak ada, nanti akan kehilangan induk, siapa yang mengendalikan?,” tegas Tito.

“Teman-teman kepolisian kemudian TNI juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada disitu. Nah inilah situasinya masih dinamis rekan-rekan sekalian dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah yang langsung mengambil langkah-langkah proaktif sesuai dengan arahan yang telah kami sampaikan,” sambungnya.

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melarang para pejabat daerah hingga keluarganya untuk memamerkan kemewahan atau flexing di tengah situasi yang sensitif, usai aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak 25 Agustus 2025.

Tito meminta agar para pejabat daerah ini memperhatikan cara berpakaian hingga penggunaan kendaraan. 

“Kemudian juga termasuk flexing, jangan sampai ada flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga. Tolong ingatkan keluarga masing-masing terutama cara berpakaian, penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan,” jelas Tito.

Kemudian Tito memerintahkan kepada para pejabat daerah untuk menggelar acara pribadi  secara sederhana. Sebab saat ini situasi dalam keadaan sensitif dan  terdapat pihak yang sengajak memviralkan hingga membuat masyarakat mudah terprovokasi.

“Hati-hati, ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga cara-acara pribadi, saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ultah yang ingin dirayakan. Lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana, karena situasi yang tidak bagus sensitif nanti akan dipotong, dibuat tulisan, gambar, video yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi,” jelas Tito.

Sementara itu Tito juga menerangkan larangan ini juga dilakukan akibat beberapa waktu lalu banyak pergerakan hingga penjarahan yang bermula dari penggunaan media sosial.

“Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan pergerakan ini menggunakan media sosial, terutama TikTok ya. Jadi hati-hati. Menjarah juga livenya makai TikTok,” tutur Tito.  (Ars/nba)