Komisi X: Skema Bimtek Kemendikdasmen Merata untuk Lembaga Pendidikan

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyiapkan skema penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) secara bergilir dan merata untuk lembaga-lembaga pendidikan.

Tidak hanya Muhammadiyah, tetapi juga lembaga pendidikan yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya, maupun sekolah negeri.

"Arah kita adalah memperkuat program Kemendikdasmen secara menyeluruh. Saya mendapat informasi langsung bahwa Mendikdasmen, Prof. Abdul Mu’ti, juga telah menyiapkan ruang bagi lembaga NU. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan karena prinsipnya semua mitra akan mendapatkan kesempatan yang sama," kata Lalu dalam keterangan mengutip Antara pada Selasa.

Hal itu disampaikannya merespons polemik terkait Surat Undangan Bimtek Kemendikdasmen tentang Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 yang viral lantaran diduga hanya mengundang peserta dari sekolah Muhammadiyah.

Dia pun menekankan kepada semua pihak terkait pentingnya melihat persoalan tersebut secara proporsional.

Lalu menekankan arah kebijakan pendidikan nasional harus selalu menjunjung prinsip inklusif, adil, dan memberi ruang yang sama bagi semua pemangku kepentingan.

Baca Juga

BEM Universitas Jayabaya Dukung Keputusan DPR: Polri di Bawah Presiden Itu Amanat Reformasi

Dia menambahkan pula bahwa semangat yang dibangun Kemendikdasmen adalah gotong royong lewat berbagai program prioritas, mulai dari penguatan karakter, peningkatan mutu pembelajaran, hingga revitalisasi satuan pendidikan, semua pihak diundang untuk berkontribusi.

"Jangan sampai muncul kesan penolakan atau keberpihakan sepihak. Justru yang perlu kita lakukan adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal, baik untuk NU, Muhammadiyah, maupun lembaga pendidikan lainnya," tuturnya.

Lalu menekankan Komisi X DPR RI akan terus mengawal kebijakan agar prinsip keadilan dan kesetaraan tetap terjaga sebab pendidikan adalah milik seluruh anak bangsa dan tidak boleh dikotak-kotakkan berdasarkan afiliasi organisasi.

"Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa tujuan kita sama: mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kolaborasi yang sehat, kita bisa menghadirkan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif untuk semua," kata dia.(ant/ree)