PKS Konsisten Dorong UU Ketenagakerjaan yang Berkeadilan

Jakarta, tvOnenews.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkeadilan untuk semua pihak. Hal ini terlihat dari forum dialog yang menghadirkan tokoh buruh, pengusaha, pemerintah, dan anggota DPR RI untuk mendiskusikan rekomendasi terbaik.

"Kita semua punya semangat yang sama, bagaimana nanti Undang-Undang yang lahir harus bisa menjawab masalah buruh, bisa menjawab masalah pengusaha, dan bisa menjawab masalah negara. Dan ini perlu dialog kita bersama," ujar Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Muhammad Rusdi pada Jumat, (15/8/2025). 

Rusdi menekankan, UU Ketenagakerjaan yang baru harus menjawab tiga kepentingan sekaligus, yaitu perlindungan dan kesejahteraan yang layak bagi buruh, iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha, dan fondasi ekonomi yang kuat. 

Pada talkshow yang bertema "Mendorong UU Ketenagakerjaan Baru yang Berkeadilan" tersebut, Rusdi juga menekankan komitmen PKS untuk melahirkan peraturan ketenagakerjaan yang berkeadilan. Sejak era Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR, PKS konsisten mengawal keadilan ketenagakerjaan baik di DPR maupun dari pimpinan partai.

Di Legislatif , Rekan Jejak Anggota DPR RI dari PKS konsisten memperjuangkan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.  Pada tahun 2006 ketika ada rencana pemerintah ingin mereduksi perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui Revisi UU ketenagajerjaan, Mustafa Kamal anggota DPR RI bersuara lantang di paripurna DPR menolak upaya meruduksi hak hak pekerja terlihat perlindungan dan kesejahteraan. 

Pada tahun 2009-2011, Zuber Syafawi  menjadi salah satu motor lahirnya UU BPJS  bersinergi dengan para Serikat pekerja. Di tahun 2012, Ansyori Siregar dan Indra anggota Komisi IX DPR RI PKS, dalam sidang paripurna DPR menyatakan dengan tegas sikap. PKS terkait adanya upaya kembali mereduksi hak hak pekerja terlihat perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 

Rekam.jejak konsistensi PKS berlanjut saat PKS menjadi Partai yang menolak lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja disaat mayoritas Partai mendukung omnibus Law yang substansinya mereduksi perlindungan dan kesejahteraan para pekerja, serta kurangnya meaningful participation dalam proses perumusannya. 

Sikap tegas PKS menolak lahirnya UU omnibuslaw cipta kerja pada tahun 2019 akhir bahkan disampaikan langsung oleh Presiden PKS Ust Sohibul Iman  Dan ketika UU omnibuslaw pada akhirnya disyahkan melalui mekansme  yang cacat, Presiden PKS selanjutnya Ust Syaikhu kembali menyatakan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja.