BPS Kok Tunda Rilis Data Kemiskinan Sih? Ada Apa?

Jakarta, tvOnenews.com — Keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) menunda rilis data angka kemiskinan secara mendadak menuai kritik tajam dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, mempertanyakan alasan di balik penundaan tersebut, yang semestinya diumumkan ke publik pada Selasa (15/7/2025) pukul 11.00 WIB.

Alih-alih menyampaikan data sesuai jadwal, BPS baru mengumumkan penundaan pada pukul 10.13 WIB, hanya kurang dari satu jam sebelum konferensi pers berlangsung.

“Kami tentu ingin mengetahui sekaligus meminta klarifikasi mengapa penyampaian data itu ditunda. Tanggal itu penting karena kami butuh data sebagai acuan,” tegas Esti saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung DPR RI, Kamis (17/7/2025).

Data BPS Jadi Rujukan Utama, Kenapa Bisa Ditunda?

Keterlambatan penyampaian data ini dinilai tidak bisa dianggap sepele. Esti mengingatkan bahwa data dari BPS merupakan sumber rujukan utama bagi berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga negara, hingga masyarakat. Bahkan, data tersebut menjadi pijakan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau datanya terlambat atau tidak tepat, maka proses perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi bisa ikut terdampak,” ujarnya.

Ketimpangan Data: Literasi Jadi Sorotan

Kritik terhadap BPS tak berhenti pada penundaan rilis angka kemiskinan. Esti juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian data antar lembaga, salah satunya terkait target literasi membaca.

Komisi X mencatat target literasi membaca tahun 2026 dipatok 65,89%, padahal data dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menunjukkan bahwa tingkat literasi pada 2024 sudah mencapai 72,44%.

“Berarti kami salah mencantumkan target 2026. Ini jadi problem karena kami sudah ketuk palu di Rapat Banggar. Lalu siapa yang harus memperbaiki data ini?” ungkap Esti.

Esti: Jangan Ada 'Data Pesanan' di Lembaga Statistik Negara

Lebih lanjut, Esti juga mewanti-wanti agar BPS tetap menjaga integritas dan netralitas dalam menyusun data. Ia mengingatkan bahwa data statistik tidak boleh dibuat berdasarkan “pesanan” pihak tertentu yang ingin memanipulasi situasi daerah demi kepentingan politis atau anggaran.

“Jangan sampai data BPS dibuat seolah-olah angka kemiskinan tinggi agar bantuan banyak, atau sebaliknya, angka putus sekolah direkayasa supaya program bisa masuk. Ini bahaya,” tandasnya.