Jokowi Diminta Jadi Saksi Soal Kasus Importasi Gula, Tom Lembong: Usulan Menarik

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong memberikan tanggapan mengenai pernyataan ahli yang mengusulkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan sebagai saksi di dalam kasusnya. 

Tom Lembong mengaku, bahwa saran tersebut sangat menarik. Meski begitu, ia menyebut bahwa yang dapat menindaklanjuti usulan itu yakni majelis hakim. 

"Saya hanya merasa bahwa usulan yang menarik, selebihnya wewenang dan tanggung jawab Majelis Hakim," kata dia di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/6/2025). 

Tom Lembong tak memberikan tanggapan lebih jauh mengenai usulan tersebut. Ia kembali menegaskan, apa yang diutarakan oleh ahli dengan mendatangkan Jokowi itu menarik. 

"Hanya bisa mengatakan, kalau usulannya menarik," ungkapnya. 

Sebelumnya, ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra mengusulkan agar Jokowi dihadirkan sebagai saksi di dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. 

Menurutnya, Jokowi seharusnya dihadirkan di sidang agar posisi pemberi dan penerima tugas dalam kegiatan pemenuhan stok gula ini menjadi jelas dan objektif.

"Kalau memang ada arahan Presiden dan Menteri melaksanakan tugas, perintah arahan Presiden. Maka sebaiknya ada bukti, bahwa memang Presiden membuat arahan, apakah mungkin ada nota dinas dan seterusnya. Kalau tidak, sebaiknya Presiden dihadirkan, Pak, untuk memberikan keterangan di sini bahwa memang dia memberikan arahan. Itu lebih clear, lebih objektif dan juga nanti akan jelas pertanggungjawabannya," katanya di dalam persidangan kasus importasi gula pada Senin (23/6/2025). 

Sementara itu, dalam persidangan hari ini, Tom Lembong mengatakan, bahwa ada perintah dari Jokowi untuk mengambil keputusan untuk melakukan impor. 

Sebab, saat dirinya menjabat sebagai menteri, langsung dihadapi dengan gejolak meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok. Tak terkecuali harga gula. 

"Sebagai menteri menteri bidang perekonomian yg bertanggungjawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak, mengambil tindakan yang diperlukan untuk meredam gejolak harga-harga tersebut," ungkapnya.

Tom mengaku bahwa Jokowi memerintahkannya langsung dalam sidang kabinet maupun pertemuan yang dilakukan antara keduanya. 

"Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, jadi kadang-kadang juga di Istana Bogor. dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian," ujarnya. (aha/iwh)