Menteri Hukum: Pembentukan UU TNI Telah Sesuai Ketentuan UU dan Tidak Tergesa-gesa

Menurut Suprtman, penjelasannya itu menunjukkan bahwa pembentukan UU TNI tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan, dan memenuhi prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

Di sisi lain, ia mengatakan para pemohon dalam kelima perkara tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). 

Sebab, para pemohon yang di antaranya berprofesi sebagai mahasiswa dan aktivis, bukan prajurit, tidak memiliki alasan kerugian konstitusional yang berhubungan langsung dengan UU TNI.

Maka dari itu, dalam petitum, Pemerintah meminta kepada Mahkamah untuk menolak permohonan pengujian formal UU TNI untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Lima perkara pengujian formal UU TNI yang tengah diperiksa MK, yaitu Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025, Nomor 56/PUU-XXIII/2025, Nomor 69/PUU-XXIII/2025, Nomor 75/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 81/PUU-XXIII/2025.

Perkara-perkara itu dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, serta koalisi masyarakat sipil dan aktivis.

Para pemohon pada pokoknya meminta MK membatalkan UU TNI yang baru karena pembentukannya dinilai tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sehingga seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (ant/nba)