Polemik Kepemilikan 4 Pulau Selesai, Jusuf Kalla: Ini Pembelajaran untuk Pemerintah

Sementara itu, Jusuf Kalla menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus ini.

Menurutnya, keputusan pemerintah yang tidak melibatkan konsultasi dengan Pemerintah Aceh menjadi akar masalah.

“Undang-undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki jelas menyatakan bahwa setiap keputusan terkait Aceh harus melibatkan konsultasi dan persetujuan Pemerintah Aceh. Ini tidak dilakukan, sehingga menimbulkan masalah,” kata JK.

Ia menambahkan, kasus ini menjadi pelajaran agar pemerintah lebih memahami sejarah dan regulasi sebelum mengambil kebijakan.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa pertemuan ini lebih bersifat silaturahmi, terutama karena masalah sudah terselesaikan.

JK juga mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin pembahasan polemik ini.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, Mendagri, dan Pak Dasco yang memiliki pandangan baik dalam menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat persatuan antara Aceh dan Sumatera Utara, yang menurut Tengku Mahmud, telah bersaudara sejak lama.

“Aceh dan Sumatera Utara tidak pernah bermasalah sebelumnya. Kita ingin menjaga persatuan,” kata dia.

JK mengingatkan bahwa ke depan, pemerintah harus lebih berhati-hati agar polemik serupa tidak terulang.

"Ini pelajaran agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama,” tegasnya.(rpi/muu)