Maraknya Tambang Ilegal di Jawa Timur Jadi Sorotan, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Penguatan sistem whistleblower juga menjadi poin penting, agar laporan pelanggaran dari internal maupun eksternal dapat ditindaklanjuti secara serius tanpa membahayakan pelapor.

Terakhir, BADKO HMI Jatim mendorong diterapkannya moratorium tambang sementara di wilayah-wilayah yang rawan bencana ekologis, seperti longsor, kekeringan, dan konflik agraria.

Pemerintah dinilai perlu menyusun peta zonasi risiko lingkungan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pertambangan yang lebih akurat dan tidak reaktif.

BADKO HMI Jatim tidak akan tinggal diam terhadap praktik perampasan sumber daya atas nama pembangunan.

Dia menuturkan, keadilan ekologis dan keadilan sosial harus berjalan seiring.

“Jangan tunggu bencana datang baru bertindak. Mitigasi harus jadi kebijakan, bukan sekadar reaksi,” pungkas Yusfan.(lkf)