Maraknya Tambang Ilegal di Jawa Timur Jadi Sorotan, Pemerintah Diminta Turun Tangan

Di sana, eksploitasi sumber daya dituding telah merusak lingkungan dan meminggirkan hak-hak masyarakat lokal.

“Kasus Pulau Gag menjadi gambaran jelas bagaimana eksploitasi sumber daya bisa melahirkan ketimpangan dan kerusakan ekologis yang sistematis. Jawa Timur bukan pengecualian. Gejalanya mulai terlihat sumber daya dikeruk, rakyat dikesampingkan, birokrasi diduga bermain,” kata Yusfan.

BADKO HMI Jawa Timur menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini dan membangun diskusi publik.

Mahasiswa dan pemuda diharapkan tidak hanya fokus pada dinamika politik elektoral, tetapi juga aktif dalam membongkar dan menyuarakan isu-isu struktural seperti pengelolaan tambang yang sarat kepentingan.

“Isu tambang bukan sekadar urusan batu dan tanah. Ini soal siapa yang menguasai sumber daya, dan siapa yang dikorbankan. Kami tidak akan bungkam. Ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai anak bangsa,” lanjut Yusfan.

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur juga menyampaikan lima rekomendasi strategis. 

Pertama, BADKO HMI Jatim mendesak pemerintah pusat untuk menginstruksikan audit menyeluruh dan independen terhadap seluruh proses pemberian rekomendasi teknis dan izin tambang di Provinsi Jawa Timur. Fokus utama diarahkan pada potensi praktik pengondisian konsultan tertentu sebagai syarat informal.

Seluruh data terkait izin, konsultan yang digunakan, dan lokasi tambang diminta untuk dipublikasikan secara daring dan real-time, agar bisa diakses oleh masyarakat sipil, media, serta kalangan akademisi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Kedua, BADKO HMI Jatim mendorong aparat penegak hukum baik Polri, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera membuka penyelidikan atas dugaan praktik suap, gratifikasi, dan permainan izin dalam proyek-proyek tambang serta infrastruktur strategis.

Jika terdapat bukti keterlibatan pejabat publik maupun pengusaha dalam praktik ilegal, maka proses hukum harus berjalan tanpa intervensi.

Tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha dan pemblokiran aset harus diberlakukan untuk menimbulkan efek jera.

Ketiga, BADKO HMI Jatim menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap struktur internal Dinas ESDM Jawa Timur, termasuk sistem kerja, mekanisme kontrol, serta rotasi jabatan strategis yang rentan terhadap konflik kepentingan.