Ada Kabar Buruk, Timwas Haji DPR Prihatin atas Pelayanan yang Diterima Jemaah Haji Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Muslim Ayub, menyoroti pelayanan yang diterima jemaah haji Indonesia. 

Dia menyesalkan dengan buruknya pelayanan yang diterima jemaah haji Indonesia di Mina.

Dirinya juga mengaku prihatin manajemen pengangkutan dan akomodasi jemaah yang kondisi di lapangan jauh dari ideal. 

Salah satu buruknya pelayanan terutama saat jemaah bergerak dari Muzdalifah menuju Mina untuk lempar jumrah pada 10 Zulhijah.

Ribuan jemaah dilaporkan terpaksa berjalan kaki akibat kemacetan parah dan minimnya armada transportasi yang mengangkut mereka.

Setibanya di Mina, banyak dari mereka juga tidak mendapatkan tenda untuk istirahat.

Baca Juga

Menko Airlangga Ungkap Fundamental Ekonomi Indonesia di Triwulan I-2026 Tetap Solid di Tengah Ketidakpastian Global

"Kita tidak ingin kejadian seperti ini terus berulang. Saya melihat langsung video ibu-ibu lansia terlantar di Arafah karena tidak ada tenda yang menampung mereka saat situasi sangat luar biasa. Ini sangat memprihatinkan," ujar Muslim Ayub dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).

Dia menegaskan, hingga malam hari pada 10 Zulhijah, masih banyak jemaah yang belum berhasil dipindahkan ke Mina, terutama dari sektor-sektor seperti sektor 903 dan sektor 98.

Keterlambatan ini disebabkan oleh tidak tersedianya armada angkut sesuai kebutuhan.

"Kuota setiap kloter sudah ditetapkan, tapi kendaraan yang disiapkan tidak sesuai. Akibatnya, pengangkutan jemaah tidak berjalan lancar. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan haji tahun ini memiliki banyak kekurangan yang harus segera dievaluasi," bebernya.

Jemaah yang tidak berhasil dijemput bus harus menempuh perjalanan kaki dari Muzdalifah ke Mina dalam kondisi berdesakan dan kelelahan.

Bahkan, sesampainya di Mina, mereka kembali menghadapi kendala karena tenda yang tersedia tidak cukup menampung seluruh jemaah.

Beberapa jemaah bahkan terpaksa beristirahat di pinggir jalan, trotoar, hingga tempat terbuka.

"Pemerintah dan penyelenggara haji ini harus melakukan evaluasi serius demi menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah di masa mendatang. Artinya penting perbaikan menyeluruh dalam sistem logistik dan akomodasi haji," tutur dia.(lkf)