GEMPAR! 20 Napi Kabur dari Lapas Nabire, Anggota DPR Raja Faisal Sitorus Berseru: Kasih Petugas Senjata!

Jakarta, tvOnenews.com - Kabar mengejutkan datang dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah. Sebanyak 20 narapidana dilaporkan kabur pada Selasa (2/6/2025) lalu, memicu keprihatinan serius dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen.

Ironisnya, para narapidana yang berhasil melarikan diri ini diduga kuat merupakan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) atau yang dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bahkan sempat melukai petugas lapas.

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Raja Faisal Sitorus mendorong para petugas penjaga lembaga pemasyarakatan (lapas) di daerah rawan konflik dipersenjatai secara lengkap. 

Demikian disampaikan Raja merespons insiden 20 narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah pada Selasa, 2 Juni 2025. Berdasarkan informasi, narapidana yang kabur dan sempat melukai petugas itu merupakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Raja mengatakan, insiden yang terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire sangat memprihatinkan. Menurutnya, insiden bentrokan antara warga binaan pemasyarakatan (WBP) dengan penjaga lapas sering terjadi di lapas yang berada di daerah rawan konflik.

"Pertama, saya prihatin dengan apa yang terjadi di Lapas Nabire, di mana narapidana kabur dengan melukai petugas lapas yang sedang menjaga. Menurut saya, pegawai lapas yang ada di lapas rawan konfilk harus dilengkapi dengan senjata," kata Raja dalam keterangannya pada Senin (2/6/2025).

"Di beberapa lapas ini sering terjadi, bentrokan antara WBP dengan penjaga lapas, seperti kejadian di Lapas Nabire antara TPNPB OPM dan pegawai lapas," lanjutnya. 

Mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Raja menerangkan, petugas lapas diperbolehkan menggunakan senjata api untuk menjaga kemanan dan ketertiban di lapas seperti saat menghadapi gangguan atau insiden tertentu.

Ia pun mengaku pernah mengusulkan di Komisi XIII DPR RI agar narapidana yang kabur tidak hanya dikenakan hukuman displin, melainkan harus dijerat dengan pidana tambahan.

"Hal ini bertujuan agar ke depannya meminimalisasi kejadian-kejadian seperti ini. Kalau bisa jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi," tuturnya.