Diduga Salah Objek, MK Putuskan Sengketa Pilkada Kabupaten Barito Utara Lanjut ke Pembuktian

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan melanjutkan sidang pembuktian sengketa hasil Pilkada 2024 Kabupaten Barito Utara meski adanya permohonan pemohon diduga terdapat kesalahan objek sengketa. 

Namun, perkara ini tetap masuk ke tahap pembuktian meski menuai sorotan dari praktisi hukum.

Adapun permohonan diajukan oleh pasangan calon Pilkada Kabupaten Barito Utara, H. Gogo dan Hendro Nakalelo yang memohon agar MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025. 

Dalam permohonan ini menyebutkan bahwa keputusan tersebut merupakan perubahan dari Keputusan Nomor 281 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan.

Kendati demikian, KPU Barito Utara sebagai pihak termohon menyebut permohonan salah objek. 

KPU Barito Utara menilai Keputusan Nomor 281 Tahun 2024 yang dimaksud pemohon justru berkaitan dengan penetapan petugas ketertiban TPS bukan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah.

"Untuk itu, termohon dalam jawabannya meminta Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengadili permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima," bunyi pernyataan dalam jawaban resmi KPU Barito Utara dikutip pada Rabu (7/5/2025).

Menanggapi situasi ini, praktisi hukum Ari Yunus Hendrawan menjelaskan pentingnya memahami prinsip dasar MK dalam menangani sengketa hasil Pilkada.

Menurutnta kesalahan objek bisa saja terjadi namun tetap memiliki konsekuensi hukum.

"Objek permohonan dalam sengketa pilkada di MK adalah keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi calon terpilih," kata Ari.

"Kesalahan tersebut bisa berujung pada permohonan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi pemohon masih memiliki kesempatan memperbaiki permohonan selama tenggat waktu yang ditentukan," sambungnya.

Di sisi lain, Ari enggan berspekulasi soal keputusan MK melanjutkan sidang ke tahap pembuktian. 

Ari mengingatkan bahwa MK bukan tempat untuk menyelesaikan dugaan tindak pidana pemilu.

"Sepenuhnya kewenangan MK, kita tunggu saja sidang pembuktian. Termohon (KPU Barito Utara) sepertinya sudah sangat siap. Sudah jelas bahwa MK bukan tempatnya. Ada ranah tersendiri untuk itu,” pungkasnya. (raa)