Respons Bijak Jokowi soal Forum Purnawirawan TNI Tuntut Pemakzulan Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Soal Forum Purnawirawan TNI tuntut pemakzulan Wapres Gibran menjadi perbincangan hangat di tengah publik.

Bahkan, beberapa ormas tidak mendukung soal tuntutan Purnawirawan itu. 

Menyikapi isu itu, mantan presiden, Joko Widodo menyikapinya dengan bijak. Dia menyatakan menghormati tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Hal itu diungkapkan Presiden RI ke-7, saat bertemu dengan para relawan pendukung Prabowo Gibran di bilangan Jakarta Selatan pada Jumat, (2/5/2025). 

Diketahui, Immanuel Ebenezer adalah salah satu yang hadir dalam pertemuan itu.

"Pak Jokowi mengatakan tidak apa-apa. Itu tempaan bagi anaknya," beber Immanuel kepada media, Sabtu, (3/5/2025).

Jokowi, dia melanjutkan, menghargai tuntutan forum purnawirawan sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh sebab itu, dia sampaikan, bahwa Jokowi tak ingin ambil pusing dengan menanggapi serius tuntutan tersebut. 

Dia juga menilai tuntutan tersebut sebagai salah satu risiko menjadi pejabat negara.

"Pak Jokowi sebelumnya juga kerap diminta mundur. Jadi, beliau mengatakan tidak apa-apa. Itu risiko," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu.

Sebelumnya diberitakan, forum purnawirawan prajurit TNI menuntut pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. 

Tuntutan itu dituangkan ke dalam delapan butir pernyataan sikap forum terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Selain menuntut pemakzulan Gibran, forum juga menuntut hal lainnya seperti mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945; mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, terkecuali mega proyek IKN.

Kemudian, menghentikan proyek strategis nasional PIK 2, Rempang Eco City, proyek yang merugikan masyarakat dan lingkungan, serta menghentikan dan mengembalikan tenaga kerja asing ke negara asalnya.

Lalu, pemerintahan Prabowo juga wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan dan Undang-Undang Dasar; melakukan reshuffle kabinet terhadap Menteri yang terlibat tindak kejahatan hingga memiliki loyalitas ganda.

Serta, mengembalikan fungsi kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban Masyarakat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno.