Buntut UU TNI Disahkan! Mencuat Seruan Mogok Bayar Pajak, DJP Angkat Bicara

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut UU TNI disahkan, mencuat seruan mogok bayar pajak. Sontak hal itu langsung ditanggapi Ditjen Pajak (DJP).

Dalam hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan setiap wajib pajak tetap harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Terlebih, dalam periode penyampaian SPT Tahunan seperti saat ini.

"Kami mengimbau kepada wajib pajak untuk tetap memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya," bebernya, Selasa (25/3/2025).

Lanjutnya menjelaskan, pembayaran pajak menjadi bentuk gotong royong dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Menurutnya, uang pajak yang dibayarkan tersebut juga akan kembali ke masyarakat.

Manfaat uang pajak antara lain dapat dirasakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan layanan publik, serta program pengembangan kualitas hidup primer masyarakat seperti pemberian berbagai bantuan sosial.

"Masyarakat juga harus turut mengawasi penggunaan APBN di setiap tingkatan untuk memastikan pajak bermanfaat bagi semua," bebernya.

Seruan mogok membayar pajak mencuat usai DPR mengesahkan RUU TNI sebagai undang-undang. 

Gelombang demonstrasi menolak UU TNI tersebut juga meluas hingga ke berbagai daerah.

Di sisi lain, saat ini sedang berlangsung periode penyampaian SPT Tahunan. 

UU KUP mengatur penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat dilaksanakan 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2025.

Sementara, untuk SPT tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2025. (aag)