Tak Ada Operasi Yustisi Usai Mudik Lebaran 2025, Gubernur Pramono Anung Larang Satpol PP

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo melarang adanya operasi yustisi yang merupakan serangkaian tindakan hukum oleh pemerintah daerah daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum usai mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

Pramono mengatakan umumnya setelah mudik lebaran, banyak pendatang-pendatang yang akan mengadu nasib di Jakarta.

“Karena bagaimanapun dengan kondisi ekonomi yang seperti ini pasti akan ada kelompok masyarakat yang mencari harapan baru bertarung di Jakarta. Itulah yang terjadi," kata Pramono di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dia pun sudah menyampaikan hal itu dalam rapat dengan pihak terkait di Balai Kota. "Satu, kita tidak boleh tidak memanusiakan orang sehingga nggak ada operasi yustisi yang dulu pernah ada saya melarang untuk itu," katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pramono lebih memilih untuk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika ada warga yang tidak mempunyai KTP tentunya harus ada yang menjamin.

“Dia mau pergi kemana. Maka itulah yang akan diterapkan. Lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih transparan dan bagi siapapun mau datang ke Jakarta monggo aja, karena kami tahu Jakarta tetap menjadi tempat untuk siapa saja, mempertaruhkan harapannya," katanya.

"Tapi sekali lagi kami tentunya sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa 'capable' untuk bekerja dengan baik karena kita akan membuka 'job fair'," kata Pramono.

Dia menjelaskan, Jakarta akan membuka balai latihan kerja. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan mempersiapkan perbaikan kualitas kerja.

Bahkan, di dalam balai latihan kerja, dia juga sudah meminta agar ada pelatihan bahasa. Misalnya Bahasa Korea, Bahasa Jepang, Bahasa China. "Sebab, salah satu persoalan yang dihadapi Jakarta paling utama adalah terkait bahasa," katanya. (ant/ebs)