Larang Instansi Rekrut Honorer, Prabowo: Ancaman Sanksi

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan melarang semua instansi, baik pusat maupun daerah, merekrut tenaga honorer. Hal itu diungkap Menpan RB, Rini Widyantini.

Rini mengatakan rekrutmen CPPPK 2024 memang masih memberi jalan istimewa bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi selama ini. 

Menurutnya, rekrutmen CPNS dan CPPPK di masa mendatang tak akan lagi melakukan hal itu.

"Arahan dari Bapak Presiden, selain itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, setiap PPK, kepala daerah, atau menteri, atau kepala lembaga, tidak boleh lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN di instansi dengan ancaman sanksi," ujar Rini saat ditemui di Kantor Kementerian PAN RB, Jakarta, Senin (17/3).

Selain itu, dia mengatakan pemerintah bakal mengutamakan meritokrasi. Dengan demikian, rekrutmen CASN di masa mendatang akan berdasarkan kompetensi para pendaftar.

Bahkan, dia mengingatkan agar instansi-instansi tidak lagi membuat alasan untuk merekrut honorer. Rini menyebut kebijakan ini demi memperbaiki tata kelola pemerintahan.

"Kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan dengan baik demi kepastian bagi CASN dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah membuka rekrutmen PPPK untuk mengangkat tenaga honorer yang selama ini suda bekerja di pemerintahan. BKN mencatat ada 1,7 juta tenaga non-ASN.

Rekrutmen PPPK tahap I diprediksi mampu menyerap 1,3 juta orang honorer. Sekitar 400 ribu honorer lainnya bakal mengikut seleksi PPPK Tahap II yang akan berjalan tahun ini. (aag)