Indonesia Bakal Gabung OECD, Airlangga Hartarto: Komitmen Perangi Korupsi Terutama Penyuapan Asing

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah Duta Besar Jepang dan stakeholder yang menyelenggarakan ‘Workshop and Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Toward Accession OECD Anti-briberry Convention'.

Airlangga menyebutkan bahwa langkah ini dilakukan sebagai komitmen Indonesia untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing.

“Saya mengapresiasi inisiatif kedutaan Jepang untuk mensupport acara ini, dan sebagai komitmen untuk memerangi korupsi, terutama penyuapan asing, dalam mendukung proses aksesi Indonesia di dalam OECD,” kata Airlangga, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Senin (10/2/2025).

Lebih lanjut Airlangga mengungkapakan dengan nantinya Indonesia masuk ke dalam OECD ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik.

“Nah tentu kita berharap bahwa dengan masuk dalam OECD ini, kita berharap kita bisa kembangkan Better Policy for Better Life. Jadi posisi yang kita ambil adalah global, dan ini adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah untuk itu juga beberapa transformasi strategis,” terang Airlangga.

Sementara itu Airlangga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama sebagai negara aksesi OECD.

Hal ini diresmikan pasca persetujuan Peta Jalan Aksesi Indonesia dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD pada 2-3 Mei 2024 lalu. 

"Indonesia dan Jepang sudah bekerja lebih dari 10 tahun untuk mempromosikan OECD di ASEAN, dan Indonesia sebagai co-chair, sehingga memang sudah waktunya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang bisa masuk sebagai anggota OECD," jelasnya.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambut baik Duta Besar Jepang dan stakeholder yang menyelenggarakan ‘Workshop and Technical Discussion Support Indonesia in Fighting Foreign Bribery: Toward Accession OECD Anti-briberry Convention', di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Senin (10/2/2025).

Yusril mengungkapkan bahwa hal ini bukan hanya sekadar langkah Indonesia untuk menuju keanggotaan OECD. Namun ini merupakan solusi global terhadap pemberantasan korupsi dan penyuapan.

“Kami percaya bahwa sesi terhadap Konvensi Anti Penyuapan OECD bukan sekedar langkah teknis menuju keanggotaan OECD, tapi juga sebuah simbol dan komitmen kita bersama untuk selalu berupaya menjadi bagian dari solusi global terhadap pemberantasan korupsi dan penyuapan,” kata Yusril.

Lebih lanjut Yusril mengungkapkan bahwa upaya Indonesia bergabung dengan OECD berperan penting mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya visi Indonesia Emas tahun 2045. 

“Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah Republik Indonesia sangat perlu untuk ikut serta secara aktif dalam mekanisme kerjasama ekonomi dan pembangunan internasional, termasuk untuk memastikan bahwa Indonesia mendapatkan dukungan sumber daya, informasi, dan praktik yang terbaik yang dapat membantu terpenuhinya target-target ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia,” ungkap Yusril.

Namun Yusril menyebutkan bahwa bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD akan membuka berbagai peluang, tapi juga sekaligus tantangan. 

“Keanggotaan OECD dapat dilihat sebagai insentif untuk melaksanakan reformasi domestik yang sangat diperlukan Indonesia terutama dalam isu tata kelola menuju negara demokrasi yang berkualitas dan tegaknya hukum dan keadilan di negara ini,” terangnya.

Kemudian Yusril mengungkapkan pemerintah telah menargetkan untuk menjadi anggota OECD dalam waktu yang tidak lama lagi. Hal ini guna memperluas jangkauan peradaban yang dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat.

“Indonesia agar sesegera dapat menempatkan diri sebagai anggota klub negara maju guna memperluas jangkauan peradaban Nusantara yang dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat, ekonomi, dan peradaban dunia,” jelas Yusril. (ars/raa)