Soal Rencana Pembatasan Masa Hunian Rusunawa di Jakarta, Pj Gubernur Teguh: Kami Masih Mengkaji

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji kebijakan terkait rencana pembatasan masa huni rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi berjanji pihaknya akan memberikan kebijakan terbaik untuk masyarakat.

"Kami masih mengkaji, tentu saja kami akan memberikan suatu kebijakan yang terbaiklah," ujar Teguh Setyabudi dalam keterangannya, Minggu (9/2).

Teguh menjelaskan bahwa pihaknya tak ingin gegabah mengambil keputusan, sehingga masyarakat diminta tetap tenang.

"Jadi, tolong masyarakat juga tetap tenang. Nanti kami akan bicarakan kebijakan yang terbaik, solusi yang terbaik seperti apa," ujar Teguh.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta berencana membatasi masa tinggal di rusunawa sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian.

Adapun Peraturan Gubernur (Pergub) 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa masih dalam penggodokan.

Nantinya, aturan jangka waktu penempatan rusun akan diatur dalam revisi Pergub itu.

Masyarakat umum terprogram hanya bisa lima kali perpanjangan untuk menyewa, atau maksimal 10 tahun.

Pada tahun ke sembilan, Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (UPRS) akan diminta oleh Dinas dan tim terpadu untuk mengecek kelayakan warga untuk menghuni rusun. (ant/dpi)