Audiensi Dengan Aliansi Honorer R2 dan R3, BAM DPR RI Beri Sejumlah Catatan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan audiensi dengan Perwakilan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung DPR/MPR RI, pada Senin (3/2/2025).

Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan bahw pihaknya telah memberikan beberapa catatan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

“Kesimpulannya tadi, kita akan memberikan beberapa catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI, terkait permasalahan rekrutmen pegawai honorer P3K, yang sebetulnya ini bukan hanya kali ini terjadi dan disampaikan oleh teman-teman P3K, tapi di beberapa periode yang lalu juga beberapa komisi juga membuat pengawasan pegawai honorer,” kata Netty.

Netty mengungkapkan yang menjadi catatan pihaknya yakni ingin ada kebijakan afirmatif terkait rekrutmen dan penerimaan pegawai honorer.

“Yang kedua, perlu ada penyelarasan keuangan pusat dan daerah, karena bagaimanapun ini jumlahnya tidak sedikit ya, Rp1,7 juta,” jelas Netty.

Kemudian yang ketiga Netty menyebutkan bahwa akan ada perbaikan sistem rekrutmen.

“Karena bagaimanapun kalau yang sudah puluhan tahun mengabdi di berbagai daerah, di berbagai kantor, itu diadu dengan yang muda dan punya kompetensi, tentu mereka akan gugur di tengah jalan, sehingga perlu ada sistem rekrutmen yang memang manusiawi dan memberikan win-win solution,” beber Netty.

Selanjutnya catatan yang terakhir adalah jaminan keberlanjutan kerja, bagaimanapun para honorer sudah mengabdi dan pengabdiannya tentu sudah dirasakan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan seperti ini.

“Oleh karena itu, catatan dan rekomendasi dari Badan Aspirasi Masyarakat, mudah-mudahan akan mendapat perhatian dari Komisi 2, yang memang di situ ada Kemenpan Rb, Kementerian Dalam Negeri, yang terkait langsung dengan sistem atau mekanisme rekrutmen pegawai honorer ini,” jelas Netty.

Untuk diketahui, Perwakilan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia meminta agar segera diterbitkan surat keputusan presiden RI (Keppres) untuk menentukan nasib status kepegawaian.

Hal ini dinyatakan oleh Ketua Aliansi Honorer R2 dan R3, Faisol Mahardika saat melakukan audiensi dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin (3/2/2025) hari ini.