Kritikan Sosok Ini Dinilai Buat OCCRP Klarifikasi Soal Nominasi ke Jokowi

Jakarta, tvOnenews.com - Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memberikan klarifikasi usai memasukan nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam nominasi tokoh terkorup.

Pasalnya, OCCRP mengakui kelemahan risetnya dengan tak memiliki bukti Jokowi yang melakukan praktik korupsi selama menjabat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum For Belakang Jokowi (For Bejo), Sugeng Budiono mengatakan klarifikasi yang disampaikan OCCRP itu tak terlepas dari kritik yang disampaikan oleh pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) yakni R. Haidar Alwi.

"Kami relawan Jokowi For Bejo sangat berterimakasih kepada Bung Haidar Alwi yang telah berhasil menjaga muruah Pak Jokowi di mata dunia. Berkat beliau, OCCRP akhirnya mengakui kelemahan risetnya karena tidak memiliki bukti Pak Jokowi korupsi," kata Sugeng dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Sugeng menjelasakan sejak OCCRP mengumumkan nominasi itu, Haidar dinilai terdepan menyampaikan kritik.

Terlebih, Haidar lebih mengkritik tajam metode yang dilakukan OCCRP dalam menetapkan nominasi tersebut.

"Bung Haidar Alwi ini sangat luar biasa. Beliau mampu mengungkap kelemahan dan keanehan metodologi riset yang dirilis oleh organisasi sekelas OCCRP. Kritiknya berdasar dan sulit untuk dibantah," kata Sugeng.

Sugeng turut mengingatkan agar masyarakat turut menjaga muruah para Presiden dan mantan Presiden RI.

"Jangan mau diprovokasi asing melalui tangan-tangan organisasi yang terkesan independen padahal membawa kepentingan pihak tertentu. Perkuat persatuan dan jaga muruah bangsa dan negara termasuk muruah Presiden dan mantan Presiden," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Haidar Alwi mengkritisi predikat yang disematkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) OCCRP terhadap Jokowi.

Pasalnya, Haidar menilai predikat tersebut hanyalah usulan yang tidak berdasar dari para pemegang hak suara dalam polling atau jajak pendapat.

"OCCRP harus meralat rilisnya dan meminta maaf kepada Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang berisi para jurnalis investigasi sama saja dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri," kata Haidar di Jakarta, Kamis (2/1/2024).

Kritis tersebut disampaikan Haidar ketika OCCRP tak menyematkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dalam daftar itu.

Sebab telah diketahui oleh banyak pihak jika Benyamin Netanyahu kerap mengalami berbagai tindakan kejahatan kemanusiaan seperti konflik di Palestina.

Tak hanya itu, Benyamin juga menghadapi sejumlah dakwaan pidana, termasuk kasus penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi dalam pengadilan domestik Israel.

"Netanyahu yang sudah diperintahkan untuk ditangkap oleh Pengadilan Kriminal Internasional justru luput dari riset OCCRP. Sedangkan Jokowi yang tanpa vonis kejahatan malah masuk. Ini semakin menunjukkan kelemahan OCCRP dalam melakukan risetnya," katanya.

Di sisi lain, Haidar mengatakan bahwa segala bentuk tindak kejahatan yang disudutkan kepada Jokowi tidak dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.

Menurutnya hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

"Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat," kata R Haidar.

"Jika metodologinya benar, seharusnya dewan juri OCCRP tidak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa memasukkan nama seseorang ke dalam daftar tersebut sementara tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah atas kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang nyata," sambungnya. (raa)