Usulan PDIP Terkait Polri Kembali di Bawah Kementerian Dianggap Keliru Besar, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur The Strategic Lab dan Mantan Ketua Umum PB HMI, Raihan Ariatama ikut bereaksi dengan adanya usulan petinggi PDIP terkait Polri diminta kembali di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).   

Dia menilai menggabungkan kembali kedua lembaga negara tersebut jelas keliru.

Apalagi, jika Polri dikembalikan lagi di bawah TNI, ini usulan jelas keliru besar.

"Sebagai bangsa, kita tidak beranjak maju," tegas Raihan dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Demikian juga apabila Polri di bawah kementerian, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI, merupakan kemunduran reformasi.

"Yang terjadi justru birokratisasi Polri yang akan mengganggu operasional lembaga kepolisian dan menghambat pengembangan SDM Polri," terangnya.

Oleh karena itu, secara struktural, Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum sudah pas berada di bawah presiden.

Sebab, presiden itu merupakan pemimpin tertinggi dalam mengupayakan terwujudnya reformasi hukum di Indonesia.

Dengan di bawah presiden langsung, Polri dapat menjalankan tugas utamanya dengan cepat dan efektif, yaitu keamanan dalam negeri, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta pelayanan publik.

Sebelumnya, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melempar wacana mendorong Polri kembali di bawah naungan Kemendagri.

Wacana ini menyusul dikarenakan dugaan keterlibatan Polri dalam dukungan terhadap calon tertentu.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus saat konferensi pers belum lama ini.

Partai berlambang banteng moncong putih ini melempar wacana tersebut dalam jumpa pers yang diadakan langsung di Kantor DPP PDI-P pada Kamis (28/11/2024).(lkf)