Wacana Pilkada Lewat DPRD Tuai Penolakan, PDIP: Pangkas Hak Pilih Rakyat!

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai kritik dari berbagai kalangan. 

Skema tersebut dinilai berpotensi mengurangi hak kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dengan dalih menekan praktik politik uang.

Salah satu kritik disampaikan oleh PDI Perjuangan (PDIP). 

Politikus PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menegaskan persoalan politik uang seharusnya diselesaikan tanpa harus mengorbankan hak pilih masyarakat.

“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” ujar Mujab dalam konferensi pers pada hari kedua Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Mujab mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah memberikan sinyal sikap partai terhadap arah demokrasi Indonesia. 

Dalam pidato pembukaan Rakernas, Megawati mengibaratkan kondisi demokrasi saat ini seperti gerakan senam Poco-Poco yang maju dan mundur.

“Bu Mega menyampaikan demokrasi kita seperti senam Poco-Poco, maju dan mundur. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” kata Mujab.

Menurutnya, evaluasi sistem Pilkada akan menjadi momentum penting untuk menentukan apakah demokrasi Indonesia akan terus berkembang atau justru mengalami kemunduran.

Kritik senada disampaikan politikus PDIP lainnya, Seno Bagaskoro. 

Ia menilai pemilihan langsung menjadi sarana penting untuk membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat.

“Bagaimana seorang pemimpin bisa memahami keresahan rakyat jika ia tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya oleh segelintir orang di DPRD,” ujar Seno.

Seno menegaskan, bagi PDIP, pemilu tidak semata soal memenangkan kursi kekuasaan, melainkan bagaimana menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab.

“Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Jangan sampai hak untuk menentukan pemimpin mereka selama lima tahun ke depan justru diambil,” ucapnya.

Adapun, sikap resmi PDI Perjuangan terkait sistem Pilkada rencananya akan diumumkan dalam rekomendasi hasil Rakernas I PDIP pada Senin (12/1/2026). (rpi/muu)