Pilkada Rawan Serangan Fajar, Puluhan Komunitas di Bandung Deklarasikan Satgas HD Anti Politik Uang

tvOnenews.com - Berbagai komunitas dan organisasi kemasyarakatan di Kota Bandung deklarasi satgas HD anti politik uang pada Jumat (22/11/2024).

Pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung 2024 tinggal menghitung hari. 

Namun, politik uang masih menjadi permasalahan paling rawan dalam pelaksanaan pilkada di setiap daerah, termasuk di Kota Bandung.

Berawal dari kegelisahan tersebut berbagai komunitas dan organisasi kemasyarakatan se-Kota Bandung bersama Paslon nomor urut 02 Haru Suandharu-Dhani Wirianata membentuk dan mendeklarasikan satgas HD anti politik uang guna mengawal proses pilkada berkualitas dan bebas dari politik uang.

Sumber :

• Istimewa

Haru Suandharu menilai proses demokrasi dalam  penyelenggaraan pilkada berkualitas tidak boleh ternodai oleh money politic. 

Di tengah kondisi ekonomi sulit seperti saat ini, berpotensi munculnya pihak yang akan mempengaruhi masyarakat untuk tidak menggunakan hati nurani dalam menggunakan hak pilihnya

"Kita ingin Kota Bandung pilkadanya berkualitas. Untuk dapat hasil yang berkualitas ya tidak boleh demokrasi ini tercederai oleh money politic,” ujarnya.

"Kita mengetahui hari ini kondisi sedang sulit khususnya secara ekonomi, ini bisa kemudian menimbulkan potensi-potensi ada pihak-pihak yang memanfaatkan agar membujuk masyarakat tidak menggunakan hati nurani, tapi dengan sekedarnya uang ala kadarnya,” sambung Haru.

Sementara itu calon wakil wali Kota Bandung nomor urut 02, Dhani Wirianata, meminta agar masyarakat berani dalam menolak potensi jual-beli suara, atau lebih dikenal sebagai serangan fajar, jelang pencoblosan 27 November mendatang.

Sebab hal itu tidak sebanding dengan masa depan Kota Bandung 5 tahun mendatang dari uang yang berikan. 

Sehingga apabila hal itu terjadi masyarakat akan menerima dampaknya dari praktik kotor itu. 

Hal itu dikatakannya, usai Deklarasi Komunitas Anti Politik Uang di Pilkada Kota Bandung, Jumat (22/11/2024), malam. 

"Ya hitung aja jika dapat pemimpin yang memang menggunakan cara-cara itu. Jadi misal 300.000 rupiah untuk memilih artinya mereka (masyarakat) cuma di hargain 60.000 per tahun nya dari pilihan ketika mencoblos, apa itu cukup? Sedangkan dampaknya nyata 5 tahun kedepan dan masyarakat sendiri yang akan terkena imbasnya dari praktik kotor itu," bebernya.