Komisi II DPR Singgung Politik Uang di PSU Barito Utara: Rp16 Juta Per Suara, Luar Biasa!

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyinggung kasus politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon bupati-wakil bupati Kabupaten Barito Utara.

Hal itu diungkapkan saat rapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

Mulanya, Dede mengatakan bahwa kasus politik uang yang terjadi di Barito Utara nilainya mencapai Rp16 juta per satu suara. Meski calon yang melakukan praktik itu sudah dicoret, tetapi praktik politik uang berpotensi terulang lagi.

“Ini masalah money politics tentu saya sepakatlah, terutama yang kemarin itu, Barito Utara ya, Rp16 juta per suara, luar biasa. Dan walaupun diganti, pasangannya sudah diganti, potensinya masih ada, Pak,” kata Dede.

Kasus tersebut ia singgung untuk mengingatkan kepada penyelenggara Pemilu agar kasus tersebut tidak terulang lagi di PSU maupun Pilkada Ulang yang akan digelar tahun ini.

“Karena yang menginginkan masih orang yang sama, hanya berubah pemain saja. Jadi saya justru berharap, apa yang dilakukan oleh Bawaslu, termasuk DKPP, jangan sampai potensi tadi, itu terjadi lagi,” tuturnya.

Baca Juga

KPK Usul Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, Ini 5 Rekomendasi untuk Menekan Korupsi dan Politik Uang

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan nominal praktik politik uang akan semakin mahal ketika penduduk di daerah tersebut jumlahnya sedikit.

“Jadi kalau kemarin itu ada 30 sekian juta per KK. Itu kalau dilakukan di Jawa Barat, bagaimana itu ya? Di daerah-daerah tertentu, dimana penduduknya makin sedikit, money politics-nya makin mahal,” ungkap Dede.

Atas hal ini, Dede mengingatkan kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk melakukan pengawasan tiga kali lipat lebih ketat dalam penyelenggaraan PSU dan Pilkada ulang. Khususnya mengawasi daerah yang rawan politik uang.

“Saya membayangkan kalau PSU ini akhirnya menjadi modus operandi. Dalam tanda kutip bahwa untuk mengulang-mengulang dan akhirnya pemilihan menjadi lebih besar,” tuturnya.

“Dan apabila nanti keputusan MK seperti yang tadi sudah saya sampaikan akan dijalankan, itu bisa beberapa kali PSU,” lanjut Dede. (saa/muu)