Tak Ada Perempuan di Kursi Pimpinan Komisi VIII DPR, Legislator Selly Andriany Sentil Partai Politik

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina buka suara soal tak adanya legislator perempuan di kursi pimpinan Komisi VIII DPR.

Komposisi pimpinan ini menuai kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Pasalnya, Komisi VIII tidak hanya membidangi urusan haji dan kesejahteraan. Namun, juga mengenai urusan perempuan dan anak.

Menurut dia, penempatan pimpinan komisi di DPR merupakan kewenangan partai politik.

“Mengenai komposisi pimpinan DPR itu adalah menjadi kewenangan dari masing-masing fraksi atau partai politik yang menempatkan pimpinannya,” ujar Selly di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Baca Juga

DPR soal Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus: Negara Tak Boleh Kalah

Meski demikian, Selly meyakini meskipun semua kursi pimpinan Komisi VIII periode sekarang diisi oleh laki-laki, mereka memiliki keberpihakan kepada gender dan perempuan.

“Kita tidak boleh meng-underestimate-kan mereka,” kata politisi PDIP itu.

Di sisi lain, dia mengaku ingin mewakili perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan haknya.

Selly berharap seluruh pihak percaya kepadanya.

“Jadi mohon sekiranya rekan-rekan juga percayakan kepada kami yang anggota Komisi VIII yang ada di sana bisa melakukan pengawasan kepada para pemimpin laki-laki yang ada di Komisi VIII supaya mereka juga lebih aware dan lebih peduli kepada perempuan,” tuturnya.

Selly juga berharap kepada partai politik anggota Parlemen bisa memberikan kesempatan kepada legislator perempuan untuk menjadi pimpinan di Komisi VIII.

“Mudah-mudahan ke depan ada semacam sign (pertanda) kepada, mohon maaf, partai politik bahwa tidak ada salahnya memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin di Komisi VIII DPR,” tandas Selly. (saa/nsi)