Lemkapi Harap Polri Cepat Tuntaskan Kasus Payment Gateway Denny Indrayana

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Lembaga Kajian Strategis Polri (Lemkapi) Edi Hasibuan berharap Bareskrim Mabes Polri cepat menuntaskan kasus dugaan korupsi Payment Gateway yang telah mangkrak selama 10 tahun.

Terlebih Mantan Wamenkumham Denny Indraya sudah tersangka sejak 2015 masih melenggang bebas.

Edi menilai, penuntasan kasus ini menjadi penting demi kepastian hukum terhadap Denny Indrayana.

“Saya kira tugas polisi untuk menindaklanjuti, biar ada kepastian hukum,” kata Edi dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Belum lagi negara mengalami kerugian dalam kasus ini yang disinyalir sebesar Rp32,09 miliar. 

“Soal bagaimana kan tentunya ada strategi yang dilakukan oleh Aparat penegak Hukum di dalam, yang mengungkap berbagai kasus-kasus yang muncul pada pelanggaran hukum,” kata Edi.

Untuk diketahui, kasus payment gateway Kemenkumham kembali mencuat usai eks Wamenkumham Denny Indrayana di situs miliknya, menyinggung status tersangka yang disandangnya akan genap berusia 10 tahun, pada Februari 2025 mendatang.

Pada Maret 2023, Andi Syamsul Bahri, sang pelapor dugaan korupsi ini sempat mengeluhkan perkembangan kasus yang jalan di tempat, tapi hingga sekarang belum juga ada tanda-tanda kelanjutan dari perkara ini.

Pada 2015,  Denny Indrayana telah ditetapkan tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi payment gateway. Kasus ini ditangani di era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Denny dianggap berperan menginstruksikan rujukan dua vendor proyek payment gateway.

Denny juga diduga memfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut.

Dua vendor yang dimaksud yakni PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia

“Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke Bendahara Negara. Ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke Bendahara Negara,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan pada Rabu (25/3/2015).

Penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000 (Rp32,09 miliar).

Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dari sistem itu.

Anton mengatakan, Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Menkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik