INFOGRAFIS Deretan Profil Singkat Para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Tercatat ada Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono hingga Muhaimin Iskandar yang menjabat di jajaran Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih.

Selanjutnya, ada pengambilan sumpah janji para menteri Kabinet Menteri dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengambilan sumpah janji terlebih dahulu dilakukan terhadap menteri koordinator, kepala badan, dilanjutkan dengan para menteri.

"Demi Alloh saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945, serta akan menjalankan segala peraturan peundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjungjung tinggi jabatan, bekerja sebaik-baiaknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo dan diikuti oleh para menteri.

Setelah pengambilan sumpah janji dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

Berikut deretan profil singkat Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

Budi Gunawan lahir pada 11 Desember 1959, di Solo, Jawa Tengah. 

Budi kemudian menempuh pendidikan menengah atas di SMA 3 Teladan, Jakarta, dan menyelesaikannya pada 1979. 

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) bagian kepolisian di Semarang, yang sekarang dikenal sebagai Akademi Kepolisian (Akpol).

Budi melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1986.

Kariernya semakin menguat setelah mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, Sespati, dan Lembaga Ketahanan Nasional. 

Selain pendidikan di internal kepolisian, Budi juga melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Satya Gama dan Universitas Trisakti. 

Perjalanan kariernya dimulai dari posisi Kapolsekta Tanjung Karang Barat di Lampung pada 1986. 

Jabatan-jabatan strategis lainnya di Polri seperti Kapolresta Bogor hingga Kepala Biro Pembinaan Karier Mabes Polri pada 2004-2006, yang menjadikannya jenderal termuda saat itu.

Karier Budi makin melesat ketika dipercaya sebagai ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjabat Wakil Presiden dan kemudian Presiden. 

Karier Budi di Polri pun semakin cemerlang dengan berbagai jabatan penting, termasuk Kapolda Jambi, Kapolda Bali, hingga akhirnya menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri. 

Budi sempat diajukan oleh Presiden Jokowi sebagai Kapolri pada Januari 2015, namun pelantikannya dibatalkan karena penetapan tersangka oleh KPK terkait transaksi mencurigakan. 

Meski begitu, pada September 2016, Budi ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), dan kembali mendapat kenaikan pangkat menjadi Jenderal.

- Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

Lodewijk Freidrich Paulus, lebih dikenal dengan nama Lodewijk F. 

Paulus, adalah tokoh militer dan politikus Indonesia yang memiliki latar belakang mengesankan. 

Lahir di Manado pada 27 Juli 1957, ia meniti karier panjang dalam dunia militer sebelum beralih ke politik. 

Berbekal disiplin dan dedikasi tinggi, Lodewijk menjelma menjadi sosok yang disegani di kalangan militer dan politik. 

Lodewijk memulai perjalanan militernya di Akademi Militer (Akmil) Magelang dan lulus pada tahun 1981.

Seiring berjalannya waktu, ia mengikuti berbagai pendidikan militer lanjutan, baik di dalam maupun luar negeri. 

Kiprahnya di TNI Angkatan Darat sangat cemerlang, terutama saat ia bergabung dengan pasukan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus). 

Lodewijk menunjukkan kepemimpinan yang tangguh dan profesionalisme dalam berbagai operasi khusus. 

Puncak karier militernya tiba saat ia diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus pada tahun 2009, menggantikan Pramono Edhie Wibowo. 

Jabatan ini menegaskan kepercayaan dari pimpinan TNI atas kemampuannya. Lodewijk juga mendapat promosi pangkat menjadi mayor jenderal hanya dua minggu setelah serah terima jabatan tersebut. 

Tidak berhenti di situ, Lodewijk terus menempati posisi strategis lainnya, termasuk sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan pada tahun 2011, di mana ia berperan dalam pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau. 

Karier militernya mencapai puncak lain ketika ia dipercaya sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat AD) pada 2013, sekaligus memimpin pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2013. 

Setelah 34 tahun mengabdi, Lodewijk resmi pensiun dari TNI pada 25 Juli 2015. 

Namun, semangat pengabdiannya tidak berhenti di sana. karena dia segera terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar. 

Setelah pensiun, Lodewijk F. Paulus memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Golongan Karya (Golkar). 

Pada 2016, ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Lampung. Keaktifannya di partai membuatnya naik ke posisi Sekretaris Jenderal Partai Golkar.

2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

Yusril lahir di Belitung Timur pada 5 Februari 1956, dia menyelesaikan studi sarjana di bidang filsafat di Universitas Indonesia (UI) pada 1983, kemudian melanjutkan studi hukum dan ilmu Islam di universitas yang sama.

Karier Yusril sebenarnya dimulai jauh sebelum ia terjun ke politik. 

Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, ia dikenal karena kontribusinya sebagai penulis naskah pidato Presiden Soeharto, menghasilkan lebih dari 200 pidato selama beberapa tahun.

Pasca reformasi, Yusril terus berkiprah di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di era Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), Menteri Hukum dan HAM di bawah kepemimpinan Megawati (2001-2004), serta Menteri Sekretaris Negara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007).

Yusril juga memperdalam pendidikannya di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, di mana ia meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993. Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di UI.

Dalam dunia politik, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, serta Menteri Kehakiman, yang kini dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

- Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

Otto Hasibuan adalah seorang pengacara ataupun advokat yang sudah malang melintang dalam mengurus berbagai kasus hukum.

Otto Hasibuan besar di kota kelahirannya, Pematangsiantar, Sumatera Utara. Ia merupakan anak bungsu dari sepuluh bersaudara. Bagi Otto, ayahnya merupakan seorang idola dan ibunya adalah pengajar yang baik.

Sejak kecil, Otto diwarnai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang intensif. Saat SD, ia secara informal menjadi ketua Persatuan Olahraga Sepeda. 

Di SMA, Otto juga menjadi ketua OSIS. Setelah lulus, ia pindah ke Pulau Jawa untuk kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan tetap aktif dalam organisasi kampus.

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1962. 

Orang tua dari Airlangga Hartarto juga merupakan Menteri Perindustrian, yakni Ir. Hartarto, dan menjabat di era Presiden Soeharto dan B.J. Habibie.

Airlangga juga sempat mengemban tugas sebagai Menteri Perindustrian periode 2016-2019 dalam Kabinet Kerja (reshuffle jilid ke-2). 

Di samping jabatan pemerintahan, dirinya juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar (2017-sekarang)

Latar belakang Airlangga tercatat cocok dengan dunia perindustrian di Revolusi Industri 4.0. 

Ia lulus jurusan Teknik Mesin di Universitas Gadjah Mada kemudian lanjut studi di Australia, yakni Master of Business Administration (MBA) dari Monash University (1997) dan Master of Management Technology (MMT) dari The University of Melbourne.

4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

Pratikno lahir di Bojonegoro, 13 Februari 1962 dan dikenal sebagai salah satu ahli politik.

Lulusan Magister Development Administration University of Birmingham, Inggris tersebut pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada (2012-2014) setelah sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. 

Minat kajian dan keahliannya meliputi Politik Lokal dan Desentralisasi, Politik Keuangan Negara, Kebijakan Publik dan Birokrasi.

Suami dari Siti Faridah tersebut dikenal aktif di berbagai organisasi profesional seperti Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia dan Asian Consortium for Political Research (ACPR).

Namanya mulai dikenal luas saat menjadi salah satu moderator debat capres tahun 2009, tim seleksi anggota Komisi Pemilihann Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia juga pernah menjadi tim ahli dan tim sinkronisasi program pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dia juga menjabat sekabagi Sekretaris Negara selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024. 

Dia ditunjuk sebagai Menteri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 2024-2029.

Pratikno merupakan Profesor bidang Ilmu Politik di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM. 

5. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono

AHY lahir di Bandung, pada 10 Agustus 1978.

Selama pendidikannya, AHY merupakan siswa yang aktif dan berprestasi. Pada 1997, ia merupakan lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara dan meraih Garuda Trisakti Tarunatama Emas.

Sebelum terjun ke dunia politik, putra sulung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengawali kariernya sebagai tentara matra Angkatan Darat (TNI AD) selama 16 tahun.

Saat menjadi siswa Akademi Militer (AKMIL), AHY meraih banyak penghargaan sejak tahun pertamanya. 

Tahun 1999, Ia meraih medali Tri Sakti Wiratama, sebuah penghargaan yang diberikan atas prestasi kolektif dalam akademik, kejasmanian fisik dan kepribadian. Prestasi ini menjadikan AHY terpilih sebagai Komandan Resimen Korps Taruna. 

Pada tahun 2000, ia lulus dari AKMIL dengan predikat terbaik dan meraih Bintang Adhi Makayasa.

Saat menjalani dinas di TNI AD, AHY sempat mengemban tugas menjadi Tentara Pemulihan Keamanan di Aceh tahun 2002 dan menjadi bagian dalam Operasi Perdamaian PBB di Lebanon tahun 2006. 

Tahun 2015, AHY berkesempatan memimpin salah satu satuan pengamanan Ibu Kota, sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kamuning,

Putra pertama Presiden SBY ini juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), pendiri AHY Foundation dan pendiri Komunitas Overlanding Indonesia, sebuah komunitas penjelajah alam nusantara. 

Selain itu, ia juga menjadi salah satu pendiri Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2015.

Tidak hanya sukses sebagai prajurit TNI AD, perihal pendidikan akademis AHY tak perlu diragukan. 

Ia telah meraih tiga gelar master sekaligus yaitu Master of Science in Strategic Studies tahun 2006, Master in Public Administration tahun 2010, dan Master of Arts in Leadership and Management tahun 2015.

AHY juga telah merampungkan buku Tetralogi Transformasi AHY pada tahun 2023, yang berisi empat buku, yaitu volume 1 “TNI Hebat, Negara Kuat”, volume 2 “Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, volume 3 “Merayakan Demokrasi Tanpa Polarisasi”, dan volume 4 “Bersama Kita Kuat, Bersatu Kita Bangkit”

AHY lalu memutuskan untuk pensiun dini dari prajurit TNI AD pada September 2016 lalu dan bergabung dalam partai Demokrat. 

Pada tahun yang sama, putra sulung presiden ke-6 ini mencoba peruntungan dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 sebagai calon gubernur DKI Jakarta melawan Anies Baswedan dan Basuki T Purnama.

Sayangnya, AHY yang saat itu menggandeng Sylviana Murni kalah di putaran pertama dari pasangan Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Usai kalah Pilgub, AHY ditunjuk secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 menggantikan ayahnya, SBY yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2013-2020. 

Demokrat bersama PKS berada dalam barisan oposisi selama dua periode pemerintahan Jokowi.

Dia dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2024 dan menjabat hingga Oktober 2024. 

6. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar

Muhaimin Iskandar lahir di Jombang pada 24 September 1966, buah dari pasangan Muhammad Iskandar dan Muhassonah.

Ayah Muhaimin adalah seorang guru di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur dan ibunya adalah pemimpin pondok pesantren tersebut.

Muhaimin menamatkan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar (SD) Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang pada 1979. Jenjang berikutnya sebagai siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Jombang pada 1982.

Menamatkan dua jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama di Jombang, Muhaimin lantas melanjutkan sekolah di Kota Pendidikan Yogyakarta. Di sana, ia bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Yogyakarta hingga lulus pada 1985.

Yogyakarta tampak seperti mengikat Muhaimin. Lelaki asal Jombang itu kemudian mengenyam pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga lulus pada 1991.

Muhaimin muda sangat aktif baik di UGM maupun organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia menjadi aktivis yang melawan otoritarianisme dan sentralisasi.

Kemudian, Muhaimin Iskandar atau juga dipanggil Gus Imin atau Cak Imin sudah melalang buana di dunia politik dan aktif di berbagai organisas selama puluhan tahun.
 
Cak Imin sudah memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2005 atau lebih dari 17 tahun.

7. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

Bang Zul lahir di Lampung pada 17 Mei 1962 dan dibesarkan dalam keluarga petani. Latar belakang tersebut menginspirasi dirinya untuk menggeluti bidang kewirausahaan.

Pendidikan Zulkfli di masa kecil dihabiskan di Lampung. Sementara saat menempuh pendidikan menengah atas Zulkifli muda bersekolah di SMA Jakarta.

Zulkifli menempuh pendidikan Ekonomi di Universitas Krisnadwipayana pada 1996. Kemudian mendapatkan gelar Magister pada 2003 dari PPM School of Management dengan gelar Magister Manajemen.

Karir politik Zulkifli Hasan berkembang bersama Partai Amanat Nasional (PAN), imulai dari mengurus logisitik partai. Karir politik Zulkifli pun cepat melesat bersama PAN.

Pada pemilu legislatif 2004-2009, ia terpilih menjadi anggota DPR di daerah pemilihan Lampung. Bahkan ditunjuk menjadi ketua Fraksi PAN DPR RI.

Pada 2005-2010, Zulkifli Hasan menjabat sebagai Sekretari Jenderal sebelum menjabat sebagai pimpinan partai hingga saat ini.

Zulkifli juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode 2005-2009 di Komisi VI DPR di bidang industir, investasi, dan persaingan usaha.

Dari DPR, Zulhas bergabung ke pemerintahan di kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kabinet Indonesia Bersatu II. 

Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada saat itu.

Era SBY berakhir, ZUlkfli kembali terpilih sebagai legislatif di daerah pemilihan kota kelahirannya, Lampung.(lkf)