Dunia Pendidikan RI sedang Darurat! Peristiwa Hina Kerap Terjadi, Ini Deretan Kasusnya

Jakarta, tvOnenews.com - Zaman sudah memasuki era digital dan modernisasi. Namun, perkembangan dunia pendidikan Republik Indonesia (RI) masih diwarnai polemik. 

Bahkan, dunia pendidikan Indonesia saat ini mengalami darurat. Bagaimana tidak?

Berbagai peristiwa mengerikan hingga hina kerap terjadi di dunia pendidikan. 

Ironisnya, peristiwa mengerikan hinga hina itu terus berulang-ulang, namun tak kujung menemukan solusi.

Seperti diketahui baru-baru ini, peristiwa hina hingga mengerikan, seperti pencabulan, persetubuhan, diskriminasi, hingga bullying dan lainnya dalam lingkup sekolah kerap terjadi.

Mirisnya, hal ini terjadi di kota-kota besar, di mana kota itu memiliki universitas ternama, yang selalu melahirkan pemikir-pemikir bangsa. 

Baca Juga

Dugaan Malapraktik RS Muhammadiyah Terhadap IRT di Medan, DPR RI Singgung Hukum Pidana

Lantas, peristiwa apa saja yang terjadi baru-baru ini?

Dalam catatan tvOnenews.com, banyak terjadi peristiwa hina dan mengerikan di dunia pendidikan Indonesia. Berikut deretan peristiwannya.

- Pungli di Dunia Pendidikan Kota Medan

Minggu 23 Juni 2024, tvOnenews.com menyampaikan peristiwa soal ramainya isu pungutan liar di SMA Negeri 8 Medan. 

Di mana pungutan liar ini, berimbas kepada seorang siswi berinisial MSF tidak naik kelas.

Tak hanya itu saja, MSF tidak naik kelas karena orang tuanya melaporkan pungli tersebut ke Polda Sumut. 

Namun, isu itu langsung dibantah oleh Kepala Sekola SMA 8 Medan, Rosmaida Asianna kepada tvOnenews.com, Sabtu (22/6/2024). 

"Benar, pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 telah datang orang tua siswi SMA Negeri 8 Medan atas nama Maulidza Sari Febriyanti, Kelas XI - MIA 3 bersama orang tuanya atas nama Cokyi Indra mengambil rapot ke sekolah," bebernya ketika dikonfirmasi, Sabtu (22/6/2024) sore.

Usai menerima rapot, orang tua melayangkan protes dikarenakan anaknya atas nama Maulidza Sari Febriyanti tidak naik kelas.

Siswa tersebut disebut Kepsek ini tidak naik kelas dikarenakan absensi atau ketidakhadiran tanpa keterangan sebanyak 34 hari dan atas pertimbangan dari dewan guru. 

"Terkait siswi tersebut bersama orang tua mengatakan SMA Negeri 8 Medan melakukan pungutan liar (Pungli) itu tidak benar, kami menilai yang bersangkutan memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak terkait bahwasannya siswi tersebut tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester karena tidak membayar SPP," ujarnya.