Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Pengamat Politik Angkat Bicara

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat politik Pieter C Zulkifli menyoroti sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memutuskan kebijakan terkait lingkungan hidup.

Padahal Jokowi dikenal sebagai kepala negara yang dikenal keras menangani isu sumber daya alam (SDA) mulai kendur di penghujung masa jabatannya.

Salah satu paling disorot soal memberikan sejumlah izin dalam penambangan pasir.

"Kebijakan ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat politik, mengapa izin ini dikeluarkan sekarang? Apakah ini murni kebijakan ekonomi atau justru ada agenda politik di baliknya?" tegas Pieter C Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Pieter Zulkifli mempertanyakan sikap Jokowi yang memberikan izin terhadap penambangan pasir di akhir masa kekuasaannya.

Dia menilai wajar jika banyak pihak menaruh curiga dengan keputusan Jokowi untuk membuka keran ekspor pasir laut tersebut.

Sebab, masih banyak persoalan negara yang lebih krusial untuk segera dibereskan.

Dia mencontohkan beberapa kasus yang seharusnya menjadi prioritas diselesaikan Jokowi, seperti perbaikan penegakan hukum, restorasi pembaga pendidikan nasional, pelayanan kesehatan yang belum berpihak pada keselamatan rakyat, hingga penerbitan PP tentang Omnibus Law Kesehatan, penindakan tegas terhadap tambang-tambang ilegal. 

"Bukankah itu yang sangat dibutuhkan masyarakat? Keselamatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama negara," katanya.

Pieter Zulkifli memandang selama kepemimpinannya, Jokowi dikenal gigih melindungi SDA Indonesia.

Apalagi, penambangan pasir laut dianggap dapat merusak ekosistem, menyebabkan abrasi, dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir.

"Keputusan Jokowi terkait tambang pasir dinilai kontradiktif dengan sikapnya selama ini. Benarkah keputusan ini murni terkait kepentingan ekonomi jangka pendek, atau ada permainan politik di baliknya?" terang Pieter Zulkifli.

Dampak Ekonomi dan Lingkungan 

Pieter Zulkifli menilai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagai langkah pemerintah untuk melegalkan kembali penambangan pasir laut.

Frasa pengelolaan sedimentasi laut sebenarnya adalah merupakan penambangan pasir laut.

Pengambilan pasir dengan kapal hisap dipastikan akan merusak ekosistem perairan, merusak wilayah fishing ground, dan menghancurkan habitat ikan. 

Tak hanya itu, dia menilai secara substansi membuka kembali keran izin ekspor pasir laut merupakan akal-akalan pemerintah untuk melegalkan kembali penambangan pasir laut serta ekspor pasir laut untuk material sedimentasi sebagaimana tema pengelolaan hasil sedimentasi di laut.