Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Pengamat Politik Angkat Bicara

Di sisi lain, Pieter Zulkifli menyinggung soal respons Partai Gerindra tak lama kebijakan izin ekspor pasir laut diumumkan ke publik.

Menurutnya, pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang meminta pemerintah menunda kebijakan itu tidak lepas dari banyaknya masukan aktivis lingkungan yang menolak keputusan Jokowi membuka izin ekspor pasir laut. 

"Dia menegaskan bahwa Gerindra tidak ingin kebijakan ini merugikan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pesisir dan bergantung pada ekosistem laut," kata dia.

Dia juga berpendapat Muzani memberi sinyal bahwa Prabowo siap mengevaluasi kebijakan ini begitu resmi dilantik sebagai Presiden.

Hal ini menandakan bahwa Prabowo dan Gerindra sadar akan potensi risiko dari kebijakan tambang pasir ini terhadap reputasi pemerintahan baru. 

"Dalam beberapa hari ke depan, Prabowo akan mengambil alih tongkat estafet dari Jokowi. Publik kini menantikan keputusan yang akan diambil oleh pemerintahan baru terkait izin tambang pasir. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah diminta Gerindra untuk tidak memproses izin ekspor bagi 66 perusahaan yang telah mendaftar," imbuhnya.

Pieter Zulkifli menuturkan keputusan kontroversial Jokowi di ujung kepemimpinannya yang membuka ekspor pasir laut merupakan tantangan besar bagi pemerintahan yang akan datang.

Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi masalah serius yang mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo dan amunisi bagi lawan politiknya di kemudian hari.

"Apakah ini sebuah jebakan politik atau hanya kebijakan pragmatis, hanya waktu yang akan menjawab," pungkasnya.(hmd/lkf)