Kemarin Pagar DPR RI Jebol, Hari Ini Demo Kembali Membahana di Beberapa Kota?

Jakarta, tvOnenews.com - Gelombang demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih terjadi pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Meski DPR RI telah memastikan membatalkan sidang paripurna pembahasan Revisi Undang-Undang Pilkada, unjuk rasa masih terjadi di beberapa tempat di Indonesia termasuk Jakarta.

Pada unjuk rasa hari pertama kemarin, sebagian pagar Gedung MPR/DPR/DPD yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, jebol oleh massa aksi yang menolak Badan Legislatif DPR RI cawe-cawe RUU Pilkada.

Peristiwa jebolnya tembok DPR mulai terjadi sekitar pukul 14.30 WIB ketika aksi protes semakin besar sejak pagi hari.

Hari ini, Jumat (23/8/2024), beberapa kota masih akan terjadi gelombang demo susulan untuk memastikan keputusan MK mengenai batas usia pencalonan Pilkada 2024 tetap terkawal.

Demo di Jakarta Rencananya Berlanjut ke KPU

Sebelumnya, Partai Buruh merilis rencana aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat akan dilakukan pada 22 dan 23 Agustus 2024.

Aksi itu akan digelar dua hari berturut-turut, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024) dan dilanjutkan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat pada Jumat (23/8/2024).

Massa buruh akan berdemo di depan kantor KPU RI di Menteng mulai Jumat pagi. 

Presiden Partai Buruh Said Aqil menuntut agar penyelenggara pemilu segera mengeluarkan Peraturan KPU atau PKPU ihwal putusan MK tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah.

"Mendesak KPU paling lambat 23 Agustus sudah mengeluarkan PKPU sesuai keputusan MK," ujar Said.

Sementara itu, Kepolisian masih akan mengerahkan 3.719 personel gabungan untuk menjaga dan mengamankan aksi demo beberapa elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI.

"Untuk berjaga dan mengantisipasi dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 3.719 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, Jumat (23/8/2024).

Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Susatyo menyebutkan personel keamanan ditempatkan di sekitar Gedung Parlemen itu untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung ataupun menutup jalan tol yang berada di depannya.