DPR Prihatin Perguruan Tinggi Disebut Pendidikan Tersier: Apa Orang Miskin Dilarang Kuliah?
- dpr.go.id
Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengaku prihatin dengan pernyataan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) soal pendidikan tinggi dianggap tersier.
Menurut Huda, pernyataan yang diungkapkan Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek Tjitjiek Sri Tjahjani tersebut menebalkan persepsi jika pendidikan tinggi hanya untuk kalangan tertentu saja.
"Kami prihatin dengan pernyataan Prof Tjitjiek bahwa perguruan tinggi merupakan pendidikan tersier yang bersifat opsional atau pilihan," kata Huda dalam keterangannya, Sabtu (18/5/2024).
"Bagi kami pernyataan itu kian menebalkan persepsi jika orang miskin dilarang kuliah. Bahwa kampus itu elit dan hanya untuk mereka yang punya duit untuk bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT)," kata dia menambahkan.
Menurutnya, pendidikan tinggi tersier itu memang benar tapi kurang tepat.
Mestinya, pernyataan tersebut juga tidak disampaikan oleh pejabat publik yang mengurusi pendidikan tinggi.
"Kalau protes kenaikan UKT direspons begini, ya tentu sangat menyedihkan," kata Huda menegaskan.
Pernyataan tersebut, kata Huda, seakan menunjukkan pemerintah lepas tangan terhadap nasib para mahasiswa yang kesulitan membayar UKT.
Politikus PKB ini mengatakan, padahal pemerintah selalu gembar-gembor ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Ingin memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi, tapi saat ada keluhan biaya kuliah yang tinggi mahasiswa dan masyarakat seolah ingin lepas tangan," ujar dia.
Di Indonesia, kesempatan mengenyam pendidikan tinggi relatif rendah.
Berdasarkan data BPS tahun 2023, Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi Indonesia masih 31,45 persen.
Angka ini tertinggal dari Malaysia 43 persen, Thailand 49 persen, Singapura 91 persen.
"Salah satu kendala faktor pemicu rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia adalah karena persoalan biaya," kata dia lagi. (iwh)
Load more