GMNI Ingatkan Hasto Tak Berpolemik Soal Alutsista, Ungkap Sejarah Strategi Pertahanan era Soekarno

Jakarta, tvonenews.com - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Imanuel Cahyadi mengingatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk tidak berpolemik soal alat utama sistem senjata (alutsista).

"Sayang sekali Mas Hasto sebagai doktor lulusan Universitas Pertahanan (Unhan) menarik persoalan alutsista ini ke hal-hal yang tidak esensial, bekas atau baru salah satunya," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (14/1/2024).

Imanuel mengungkapkan hal itu ketika menanggapi pernyataan Hasto yang meminta Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoreksi pernyataan soal alutsista pada masa pemerintahan Soekarno dalam pembebasan Irian Barat.

Menurut Imanuel, topik tentang alutsista adalah tentang kegunaan. Berbicara tentang alutsista adalah soal deterrence (pencegahan). Baru atau bekas, selama memiliki efek deterrent, tentu sah-sah saja digunakan.

Apalagi, kata dia, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tentu sangat paham mengenai usia pakai alutsista yang digunakan oleh pasukannya.

"Saya menyayangkan komentar Mas Hasto yang justru mengurangi esensi deterrent dari alutsista Indonesia yang dibangun hingga saat ini," ujarnya.

Pada zaman Bung Karno, menurut dia, tidak pernah ada debat alutsista bekas atau baru karena Bung Karno paham bangsa Indonesia juga butuh deterrence sebagai strategi militer dalam mempertahankan Irian Barat pada saat itu.

"Maka, yang ditonjolkan adalah kuantitas dan kualitasnya. Pada tahun 1960-an, sudah memiliki puluhan Mig-17 (bekas), Mig-19, Mig-21, Tu-16 made in Soviet. Belum termasuk yang diterima angkatan laut dan darat," katanya.

Selain itu, narasi tentang alutsista Indonesia harusnya berbicara tentang substansi pertahanan dan deterrence-nya. Bung Karno saat mempertahankan Irian Barat dengan menggunakan perpaduan alutsista baru dan bekas untuk mempertahankan kedaulatan NKRI.

Imanuel berpendapat bahwa isu terkait dengan pengadaan alutsista Indonesia harus dalam keadaan baru (bukan bekas) belum memiliki urgensi yang mendesak dalam strategi pertahanan Indonesia.

Dalam hal pertahanan negara, kata dia, untuk menjaga kedaulatan wilayah dengan lanskap kepulauan seperti Indonesia, justru membutuhkan banyak sekali alutsista, khususnya wilayah air dan udara.

"Untuk memenuhi hal tersebut, patut menjadi pertanyaan apakah dimungkinkan dengan postur anggaran saat ini? Belum lagi soal kendala teknis dan skala prioritas dalam penggunaan anggaran kita," katanya. (ant/ito)