Warga Hadang Kendaraan Proyek PemKab Bojonegoro, Lantaran Membuat Akses Jalan Desa Rusak

Bojonegoro, Jawa Timur – Belasan warga didampingi Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, menghadang kendaraan proyek pemerintahan kabupaten Bojonegoro, yang melintas ke jalan Desa Babad. Warga resah aktivitas proyek pembangunan jalan tetangga desa mereka, telah membuat akses jalan desa Kepohkidul rusak.

Warga memasang portal pembatas pintu jalan desa untuk membatasi kendaraan yang melintas. Kendaraan berat yang dihadang akhirnya parkir di pinggir jalan. Kendaraan proyek yang melintas itu membawa peralatan berat dan kebutuhan material telah merusak jalan desa yang masih dalam proses perbaikan. Jembatan yang dilewati selama 3 hari ini juga roboh di bagian bawahnya. Warga desa merasa terganggu dan dirugikan dengan aktivitas kendaraan proyek tersebut karena getaran tanah menyebabkan rumah warga pecah dan rusak pintunya.

“Jembatan mau roboh yang di bawah ngerong, sudah parah sekali. Bahkan rumah saya pintunya tidak bisa ditutup karena getaran keras sekali, jika ada kendaraan melintas di depan rumah. Kalau malam banyak dumb truk lewat lantai rumah saya bergetar,” tegas Irawati, salah satu warga.

Kepala Desa Kepoh Kidul, Samudi, mengatakan pembatasan yang dikhususkan hanya untuk kendaraan berat, dimaksudkan agar jalan desa di ruas arah Desa Babat sepanjang 1,2 kilometer tidak semakin rusak.

"Kami tidak menutup jalan, hanya membatasi akses masuk, agar kendaraan berat tidak bisa lewat," kata Kades Kepoh Kidul, Samudi.

Samudi mengaku, Dana Desa (DD) yang dimiliki Desa Kepoh Kidul hanya sebesar Rp700 juta. Tentunya dinilai tak cukup untuk memperbaiki jalan desa lagi yang diperkirakan hingga 2 milyar rupiah, jika rusak akibat dilewati kendaraan berat. Sementara di lain mendapatkan dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) untuk perbaikan jalan lebih dari satu kali.

“Desa lain sudah dapat, bahkan Desa Babad mendapatkan bantuan BKD Pemkab 5 milyar, namun desanya tidak dapat sama sekali,” ungkap Samudi.

Aksi ini dilakukan warga agar kerusakan tidak semakin parah. Pemerintah Desa Kepohkidul berharap pemkab Bojonegoro memberikan bantuan ke desa. Sementara Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto menanggapi aksi yang dilakukan warga desa Kepohkidul, karena dampak aturan yang diterapkan belum jelas sesuai kebutuhan masing-masing desa.

“Indikator harus diatur jelas pembagian dananya. Saat ini baru sebatas pada proposal yang dajukan masing-masing desa yang mendapat persetujuan Bupati,” ungkap Sukur. 

Untuk menghindari kejadian seperti desa Kepohkidul, pihaknya akan mencoba mengundang pihak terkait untuk persiapan pencairan BKP 160 desa tahun 2022, dan akan dibuatkan aturan jelas sehingga tidak menimbulkan protes lagi. (Dewi Rina/hen)