Bandingkan dengan Zamannya, Susi Pudjiastuti Minta Pemerintah Buat Kebijakan yang Berpihak pada Masyarakat Pesisir

Jakarta, tvOnenews.com - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti meminta kepada pemerintah agar membuat kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada masyarakat pesisir.

Sebab, Susi memandang sejauh ini kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah saat ini tidak berpihak kepada masyarakat pesisir.

Hal ini diungkapkan Susi saat menjadi narasumber dalam acara Seminar Nasional bertajuk Pesisir Tangguh untuk Indonesia Maju di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

“Pemerintah yang pertama harus melakukan regulasi kebijakan, policy yang berpihak pada masyarakat pesisir. Kita kan mau aksi meningkatkan kesejahteraan pesisir yang pertama kita lihat aturan dan ketentuan yang mendukung keberpihakan. Kalau tidak ada di atas hitam putih ya omong doang,” ucap Susi.

Menurut Susi, hal yang pertama harus diperhatikan saat membuat kebijakan adalah keberpihakan sang pembuat kebijakan, yakni pemerintah.

Bila saja pemerintah tak berpihak pada kaum nelayan dan masyarakat pesisir, maka dipastikan bahwa kebijakan tersebut akan merugikan masyarakat.

“Kita harus bangun masyarakat pesisir. Kita harus evaluasi dan lihat keberpihakannya sampai mana dan seperti apa. Persoalan keberpihakan kalau tidak ada step berikutnya percuma,” tegas dia.

Padahal, kata Susi, masyarakat pesisir memiliki potensi besar untuk memajukan Indonesia melalui kegiatan ekonominya.

“Kalau negara mau maju besar dan memerlukan komponen cadangan, salah satu kelompok masyarakat yang punya profesi berpotensi besar adalah nelayan. Secara fisik mereka kuat, manner berani dan mereka easy going. Kita sebagai bangsa bahari yang luas lautnya 79 persen ya gila menurut saya,” tutur perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat itu.

Susi pun lalu membandingkan dengan era saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2014-2019.

Dia menyebut saat ia menjabat sebagai menteri kelautan kapal-kapal nelayan yang termasuk dalam klasifikasi kecil 1-10 Gross Tonnage (GT) tidak dipersulit dengan izin-izin.

“Dulu di zaman saya kapal di bawah 10 GT tidak perlu izin, tidak usah urus apa-apa. Kenapa mereka harus izin-izin? Negara merdeka berdaulat, rakyatnya mau usaha bermodal,“ ujar dia.

“Waktu di 2015 saya mulai melakukan policy dua penanganan illegal fishing. Waktu itu dari jumlah stok ikan juga naik dua kali lipat dan saya dengar di masyarakat juga mereka menangkap lebih dekat, ukuran ikan lebih gede, waktunya lebih sedikit, ukuran ikan lebih besar harganya lebih mahal, lebih cepat, lebih besar, lebih banyak uangnya. Masyarakat senang itu intinya,” paparnya.

Kemudian, Susi pun menyarankan agar pemerintah memperlakukan masyarakat pesisir seperti di zamannya, yakni mempermudah mereka untuk melakukan aktivitas usahanya sendiri.

Karena, dengan begitu, masyarakat pesisir akan mandiri secara ekonomi serta memajukan kemaritiman Indonesia.

“Jadi pertama ya harus mau mendukung mereka kuat. Pertama, kasih kemudahan untuk melakukan kegiatan usahanya, yaitu memudahkan mereka melakukan usaha hanya di pesisir, ikan, wisata atau apa, bebaskan mereka dari izin-izin,” terang dia.

“Yang kedua, memproteksi wilayah usaha mereka. Lautnya dari kerusakan dari bom, dari alat-alat tangkap yang merusak lingkungan. Yang ketiga, melindungi mereka dengan insentif bantu kredit atau akses kepada permodalan dan lain-lain,” pungkasnya. (rpi/nsi)

Dapatkan berita menarik lainnya dari tvOnenews.com di Google News.