Jadi Policy Hub Nasional, BSKDN Kemendagri Terus Matangkan Sistem Integrasi Data dan Rekomendasi Evaluasi Kebijakan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) terus memperkuat perannya sebagai Policy Hub yang berfungsi sebagai pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Hal itu disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean dalam Seminar Penguatan BSKDN Kemendagri Menjadi Policy Hub yang digelar di Jakarta Command Center BSKDN, Jumat, 12 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Noudy menyampaikan bahwa dinamika pembangunan nasional saat ini menuntut tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, responsif, dan bertumpu pada data.

Ia menilai perencanaan strategis tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan menjadi instrumen utama dalam menentukan arah pembangunan agar sejalan dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Oleh karena itu, keberadaan BSKDN sebagai Policy Hub dinilai strategis untuk menjembatani kompleksitas isu lintas sektor, memperkuat analisis data, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan aplikatif.

Noudy juga menyoroti pentingnya penguatan sistem analisis dan evaluasi kebijakan agar setiap rekomendasi yang dihasilkan BSKDN memiliki landasan yang kuat dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Selain itu, integrasi data dan pengembangan inovasi kebijakan dinilai krusial untuk membangun ekosistem pengetahuan yang mendukung proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan Kemendagri maupun pemerintah daerah.

Baca Juga

Ratusan Ribu KK Lenyap dari Data DTSEN, DPRD Kota Surabaya Desak RT/RW Turun Tangan

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta modernisasi proses bisnis menjadi faktor penting dalam mewujudkan BSKDN sebagai simpul kebijakan nasional di bidang pemerintahan dalam negeri.

“Dengan penguatan sistem analisis dan data yang terintegrasi, setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan BSKDN akan lebih akurat, relevan, dan berdampak nyata. Ini yang ingin kita bangun sebagai fondasi Policy Hub Kemendagri,” ujar Noudy.

Pada kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Indonesia Rudi Sumarwono memberikan pandangan mengenai pentingnya pendekatan logis dalam perumusan kebijakan publik. Ia memperkenalkan Logical Framework Analysis (LFA) sebagai metode yang dapat digunakan untuk merencanakan, mengelola, memantau, dan mengevaluasi program melalui alur sebab-akibat yang jelas.

Menurut Rudi, pendekatan ini menuntut kejelasan tujuan, indikator yang terukur, analisis risiko, hubungan kausal yang rasional, serta sistem pemantauan yang kuat.